Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra menilai Indonesia memiliki potensi resesi demokrasi jika upaya pembungkaman dari pihak yang tidak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia terus dibiarkan.... ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Indonesia, seperti yang dialami situs resmi dan akun media sosial beberapa media massa nasional dan akademisi.
"ILUNI UI meminta pemerintah dan publik memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," kata Herzaki Mahendra Putra melalui pernyataan tertulisnya, Minggu.
Menurut Herzaky, ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Indonesia, seperti yang dialami situs resmi dan akun media sosial beberapa media massa nasional dan akademisi.
Baca juga: Fadli Zon: KAMI selamatkan demokrasi beri "checks and balances"
"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," katanya.
Pendiri Manilka Research and Consulting ini menjelaskan, demokrasi di berbagai belahan dunia, digerus oleh otoritas dengan berbagai cara, di antaranya dengan mendelegitimasi oposisi mereka, mengintimidasi eksekutif bisnis, menyerang media berita, mempengaruhi otoritas pemilu, mempolitisasi layanan keamanan, maupun melemahkan institusi negara dan sipil.
Menurut dia, kondisi ini sudah mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di Amerika Serikat, Amerika Latin, maupun di negara-negara di Eropa yang merupakan pusatnya demokrasi.
Baca juga: Analis politik asing sebut RKUHP dapat hambat demokrasi Indonesia
Herzaky meminta, pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya.
"Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan.
Pemerintah memiliki seluruh infrastruktur yang diperlukan, untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap sehat dan adil.
Baca juga: Bamsoet gandeng Iluni UI tinjau berbagai produk UU
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
