Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan untuk fasilitas GOR bisa dimanfaatkan dalam menunjang kebutuhan tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala yang merupakan pilihan alternatif mengingat ruang tidur isolasi semakin menipis.
"Kami mendesak untuk segera menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri ukuran besar seperti berbagai GOR sehingga bisa mengurangi daya tampung penggunaan rumah sakit rujukan dan penularan di pemukiman padat," kata Wibi di Jakarta, Kamis.
Keberadaan GOR juga diyakini bisa mengurangi potensi penularan COVID-19 antara pasien dengan keluarganya, terutama yang rumahnya tidak cukup luas untuk menjalani isolasi mandiri.
Wibi mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus tetap melibatkan rumah sakit swasta sebagai mitra dalam menghadapi COVID-19 di Ibu Kota.
Karena itu, pemprov harus memberikan subsidi kepada rumah sakit dari sisi pembiayaan pasien, terutama bagi yang tidak bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kami pahami rumah sakit swasta yang bukan rekanan dari BPJS Kesehatan, mengenakan biaya dengan harga cukup mahal sehingga sangat memberatkan warga Jakarta. Namun seharusnya itu bisa di atasi," ujar Wibi.
Baca juga: Ganjil-genap masih berlaku Kamis ini
Baca juga: Terkait ganjil-genap, Polda Metro tunggu aturan PSBB Total
Persoalan itu bisa diselesaikan bila pemerintah daerah mau memakai Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,03 triliun untuk penanggulangan COVID-19 di Jakarta.
"Dari anggaran itu bisa diberikan subsidi kepada rumah sakit swasta agar tetap menerima pasien COVID-19 yang tidak rekanan dengan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Terkait dengan kebijakan baru dari Anies memberlakukan PSBB Total mulai Senin (14/9) dengan menarik "rem darurat" penghentian PSBB Transisi pada Rabu (9/9), Wibi mendukung keputusan itu.
"Kita tahu rumah sakit rujukan sudah hampir penuh dan ini menjadi fokus utama gubernur karena khawatir ada penumpukan di rumah sakit. Kami mohon kepada pengertian warga DKI untuk memahami kondisi sekarang yang amat darurat," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat.
Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk menarik "rem darurat".
"Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah 'rem darurat' yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) malam.
Baca juga: Sudin LH Jakpus gelar turnamen olahraga di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: Pemkot Jakpus panggil Sudin LH imbas adakan turnamen saat COVID-19
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
