"Jika dukungan terhadap pendidikan vokasi dilakukan seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia, hal itu akan membuat pendidikan vokasi naik kelas. Tak saja dari sisi kualitas, tetapi juga citra lulusan SMK di dunia kerja," ujar Wikan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Presiden Direktur Kawasan Industri Kendal (KIK) telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman pada pekan lalu.
Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam melakukan percepatan kualitas pendidikan vokasi termasuk menjalin kerja sama dan sinergi antara SMK dengan dunia usaha dan industri.
Baca juga: Kemendikbud luncurkan tujuh program kemitraan vokasi dan industri
Baca juga: Kemendikbud : "Ijon" siswa SMK selaras dengan "pernikahan massal"
Sebelumnya, guna mendukung percepatan revitalisasi SMK, Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Vokasi yang beranggotakan terdiri dari unsur pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), kalangan dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, praktisi dan pemangku kepentingan pendidikan vokasi.
"Industri itu harus bergerak bersama SMK. Dengan demikian, lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Saat ini, di Jawa Tengah, angka keterserapan lulusan SMK di dunia usaha dan industri sebesar 62 persen selebihnya 13 persen melanjutkan ke perguruan tinggi dan yang 25 persen terbagi wirausaha mandiri dan masa tunggu.
Salah satu langkah kerja Tim Pembinaan dan Pengembangan Vokasi Jawa Tengah adalah menjalin kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kawasan Industri Kendal.
Pendidikan vokasi dianggap berhasil jika SMK sudah memiliki sistem keterserapan yang baik bagi lulusannya.
Hal itu ditandai dengan keterampilan lulusan sekolah yang menarik perhatian industri. Menurut Wikan program yang dibangun di KIK selaras dengan strategi dasar link and match, yang dilakukan bersama oleh satuan pendidikan vokasi dengan IDUKA.
Adapun strategi tersebut mencakup sinkronisasi kurikulum, kehadiran guru/dosen tamu dari kalangan pakar/industri minimal 50 jam/prodi/semester, ketersediaan program magang/prakerin minimal 1 semester di IDUKA, serta adanya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi bagi seluruh lulusan vokasi, dan bagi guru dan dosen vokasi.
"Sistem ini merupakan perwujudan konsep cerdas dan taktis yang merangkum minimal empat strategi dasar link and match tersebut. Diharmonisasikan dengan pemaknaan kearifan lokal (local wisdom) yang mudah dipahami dan dicerna oleh seluruh pihak. Link and match akan menguntungkan seluruh pihak, khususnya pihak IDUKA, serta masa depan dan karir lulusan di dunia kerja," ujar Wikan.
Wikan meyakini, lulusan-lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan IDUKA, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.*
Baca juga: Kemenperin gelar Diklat 3 in 1 serentak di 7 balai
Baca juga: Program Desa Vokasi dikembangkan Indocement di Kalsel
Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
