"Satgas COVID-19 ini perlu diajak bicara juga untuk melihat isu anak dalam Pilkada ini. Kemudian jaringan lembaga dibuat jelas sehingga ada perlindungan anak," kata Jeirry dalam webinar bertema "Pilkada Ramah Anak", Kamis.
Adapun isu keterlibatan dalam anak ketika kampanye Pilkada memicu kekhawatiran sejumlah pihak terlebih saat ini Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 yang membuat generasi muda rentan terpapar virus corona jenis baru.
Baca juga: KPAI minta konten kampanye Pilkada melalui medsos ramah anak
Dari tren beberapa kali penyelenggaraan pesta demokrasi, kata dia, anak kerap terlibat dalam kegiatan kampanye meski mereka sejatinya tidak memiliki hak memilih.
"Bahkan dari banyak peristiwa separuh dari total peserta rapat umum kampanye itu adalah anak," kata dia.
Maka dari itu, dia mengatakan setiap unsur terkait seperti Satgas COVID-19 sebaiknya diikutkan dalam upaya pencegahan agar anak tidak berada dalam kerumunan massa kampanye.
Baca juga: KPAI: Kondisi psikologi ortu berdampak pada kekerasan terhadap anak
Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian PPPA Valentina Gintings mendesak agar debat calon kepala daerah dalam Pilkada serentak dapat mengangkat isu-isu perlindungan anak.
Menurut dia, terdapat tren bahwa isu anak jarang disinggung dalam debat Pilkada karena dianggap kurang seksi.
"Bagaimana isu anak ini disuarakan dalam debat. Bicara perlindungan anak ini tidak dianggap sebagai isu seksi sehingga berdampak pada penganggaran juga. Isu anak juga tidak hanya soal stunting tapi juga ada isu kekerasan pada anak yang banyak terjadi," katanya.
Baca juga: Risma sebut 70 persen kasus COVID-19 terjadi pada anak muda
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
