"Saya pikir prioritas saat ini adalah lapangan pekerjaan," kata Sunak kepada Sky News.
"Fokus saya yang luar biasa saat ini adalah berusaha melindungi dan mendukung adanya lapangan pekerjaan sebanyak mungkin," ujarnya.
Sunak menolak berkomentar tentang kebijakan pajak pada masa depan.
"Seiring waktu, ya, Anda benar, kita perlu memiliki keuangan publik yang berkelanjutan ... tetapi dalam jangka pendek cara terbaik untuk memiliki keuangan publik yang berkelanjutan dalam jangka panjang adalah mencoba dan melindungi lapangan kerja sebanyak mungkin," katanya.
Langkah-langkah pengeluaran darurat oleh Menkeu Inggris itu, termasuk subsidi untuk memperlambat lonjakan pengangguran, akan menelan biaya sekitar 200 miliar poundsterling (sekitar Rp3,83 kuadriliun) tahun ini dan telah mendorong utang publik lebih dari dua triliun poundsterling (sekitar Rp38,3 kuadriliun), atau 100 persen dari produk domestik bruto (PDB) Inggris.
Program utama subsidi upah pemerintah akan berakhir pada akhir bulan Oktober dan akan digantikan oleh skema subsidi yang kurang menyeluruh.
Walaupun Sunak menolak untuk mengesampingkan kenaikan pajak, para ahli mengatakan dia tidak mungkin terburu-buru untuk mengalihkan fokusnya untuk mengecilkan defisit anggaran, mengingat keadaan ekonomi yang buruk.
Lembaga penelitian ekonomi yang berbasis di London, Institute for Fiscal Studies, mengatakan waktu untuk membayar lonjakan pengeluaran pemerintah tidak mungkin dilakukan pada 2021.
Komentar Sunak pada Selasa menggaungkan pidatonya pada konferensi tahunan Partai Konservatif pada Senin (5/10).
Sumber: Reuters
Baca juga: Inggris luncurkan skema baru bantu pengangguran kembali bekerja
Baca juga: Inggris jatah penggunaan remdesivir saat pasien COVID-19 meningkat
Baca juga: Inggris hindari 'lockdown' untuk hentikan kenaikan pengangguran
Kegirangan warga Inggris bisa potong rambut di salon
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2020
