Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara optimistis Indonesia dapat mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.Kalau lihat perkembangannya, kami optimis target itu pada 2024 bisa tercapai
"Kalau lihat perkembangannya, kami optimis target itu pada 2024 bisa tercapai meskipun semakin tinggi angkanya semakin berat mencapai target itu," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.
Baca juga: OJK paparkan pentingnya inklusi keuangan, percepat pemulihan ekonomi
Namun, Tirta belum dapat merinci secara lebih jelas mengenai pencapaian terbaru untuk tahun ini, karena survei nasional mengenai literasi dan inklusi keuangan dilakukan setiap tiga tahun sekali.
"Saya mohon maaf ini kita surveinya kalau mau menyeluruh itu tiga tahun sekali yang terakhir memang akhir 2019 jadi yang ini nanti kita survei pada 2022," ujarnya.
Ia menyebutkan survei nasional terkait literasi dan inklusi keuangan terakhir dilakukan pada tahun kemarin melalui 12.700 responden asal 34 provinsi dengan hasil indeks inklusi keuangan baru sekitar 76,19 persen.
Hal tersebut yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020 meminta target inklusi keuangan dinaikkan menjadi 90 persen.
Tingkat inklusi keuangan Indonesia yang sebesar 76,19 persen itu lebih rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.
Meski demikian, menurut Tirta, angka 76,19 persen tersebut sudah meningkat dibandingkan survei yang dilakukan tiga tahun sebelumnya yaitu hanya di level 69 persen.
"Ini sudah meningkat jauh dari tiga 3 tahun sebelumnya yang hanya 69 persen," katanya.
Tirta menjelaskan OJK bersama stakeholder lainnya terus mengejar target 90 persen dengan mengadakan berbagai program termasuk dalam Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh setiap Oktober.
Tak hanya itu, ia menuturkan peran 35 kantor OJK di daerah juga sangat besar dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat dengan mengadakan 168 program.
Program-program itu di antaranya adalah business matching, gerakan menabung, penyaluran skema kredit melawan renternir, seminar nasional, webinar dan FGD edukasi, pameran UMKM, lomba dan kompetisi, Bike to BIK 2020, hingga olimpiade.
"Di sana, ada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Mereka bekerja sama dengan stakeholder di daerah dan BPD," katanya.
Baca juga: Kemenko Perekonomian harapkan indeks inklusi keuangan terus meningkat
Baca juga: OJK dorong mahasiswa tingkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
