Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menginginkan kebijakan yang ada dapat difokuskan untuk memperbanyak kapal ikan bagi nelayan lokal dalam rangka memanfaatkan tambahan kuota regional tangkapan ikan tuna sirip biru.Terkait perolehan tambahan kuota dari CCSBT (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna), pemerintah perlu lebih strategis dalam memanfaatkannya
"Terkait perolehan tambahan kuota dari CCSBT (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna), pemerintah perlu lebih strategis dalam memanfaatkannya," kata Abdul Halim di Jakarta, Senin.
Baca juga: KKP ingin pengaturan pengelolaan ikan untungkan kepentingan Indonesia
Baca juga: KKP sebut rencana pengelolaan perikanan tuna mendesak untuk dibuat
Menurut dia, dengan memperbanyak kapal ikan bagi nelayan lokal maka sama saja dengan membuat pelaku usaha perikanan di dalam negeri untuk memperoleh keuntungan dari tambahan kuota tersebut.
Ia berpendapat bahwa langkah strategisnya adalah memobilisasi kapal-kapal ikan yang dekat dengan lokasi fishing ground atau kawasan penangkapan ikan tuna sirip biru.
Baca juga: Edhy Prabowo lepas ekspor 2,22 ton tuna Maluku ke Jepang
Hal tersebut, lanjutnya, tentu saja dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dari nelayan serta pelaku usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang beririsan dengan wilayah CCSBT.
Sebagaimana diwartakan Indonesia berhasil meraih tambahan kuota tangkapan ikan tuna sirip biru dari 1.023 ton untuk blok kuota tahun 2018-2020 menjadi sebesar 1.123 ton untuk blok kuota tahun 2021-2023.
Baca juga: Indonesia berhasil raih tambahan kuota tangkapan ikan tuna sirip biru
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
