Guncangan yang dahsyat itu diikutkan dengan pergerakan tanah (likuefaksi) dan tsunami yang membuat, warga kehilangan sanak saudara, harta dan tempat tinggal.
Kini peristiwa itu telah berlalu dua tahun. Ibarat kata, dibalik kesulitan ada kemudahan, kini sebagian penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi mulai menempati hunian tetap (huntap).
Berkaitan dengan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan terima kasih kepada pihak Budha Tzu Chi yang telah bersedia membantu pemerintah, membangun 2.000 hunian untuk penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu dan Sigi.
Budha Tzu Chi membangun 1.500 hunian tetap di Kota Palu dan 500 unit di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Budha Tzu Chi yang telah membantu pemerintah dan memberikan bantuan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, dimana 2.000 rumah dibangun oleh Budha Tzu Chi, termasuk fasilitas pendidikan, ibadah, dan kesehatan," ungkap Doni Monardo.
Doni mengakui bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya bahwa manajemen pengelolaan pembangunan huntap penyintas, diatur sedemikian detail dan teliti, sehingga tidak terjadi kesalahan.
"Seperti yang dilaporkan kepada saya, ada beberapa orang ternyata sudah mendapatkan dana stimulan rumah rusak berat, sedang dan ringan, tetapi mengusulkan lagi untuk mendapatkan hunian tetap. Tapi ditemukan, dan akhirnya ditolak," ujar Doni Monardo.
Doni menilai bahwa, fasilitas yang disediakan di Kompleks Perumahan Cinta Kasih sudah sangat memadai, seperti hunian yang dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu ruang tamu. Kemudian di bagian belakang hunian masih bisa ditambah bangunan oleh penyintas bencana yang menempati hunian.
Baca juga: BNPB : Kawasan yang diputuskan sebagai zona merah agar dipatuhi
Baca juga: Kenang dua tahun gempa Palu, PFI siapkan pameran foto digital
Dukungan anggaran
Sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat yang rumahnya rusak karena terdampak, gempa, tsunami dan likuefaksi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan anggaran senilai Rp1,9 triliun.
Dukungan anggaran tersebut masuk dalam skema hibah, yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota terdampak bencana 28 September 2018.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengemukakan anggaran Rp1,9 triliun telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah sejak Oktober 2019.
"Anggaran dari pemerintah pusat untuk rumah yang rusak berat, sedang dan ringan, sudah 100 persen disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota, senilai Rp1,9 triliun, pada bulan Oktober tahun 2019," ungkap Doni Monardo, , di Palu, Selasa (10/11), saat dirinya meninjau perkembangan pembangunan hunian tetap dan fasilitas penunjang di Kompleks Perumahan Cinta Kasih Yayasan Budha Tzu Chi.
Besarnya anggaran yang disalurkan, membuat Pemerintah Pusat berharap anggaran tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk percepatan pemulihan.
Karena itu, dia berharap pemerintah daerah agar transparan dalam mengelola dana hibah untuk menunjang kegiatan rehabilitasi rekonstruksi properti masyarakat dan daerah.
"Kami berharap seluruh pihak di kabupaten/kota dan dibantu oleh Pemda Provinsi Sulteng bisa membangun sebuah manajemen pengelolaan anggaran yang transparan," ucap Kepala BNPB Doni Monardo
Anggaran tersebut harus dikelola dengan transparan, mulai dari tingkat RT, RW sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
Dengan anggaran tersebut, diharapkan rumah-rumah warga yang rusak berat, sedang dan ringan bisa terpetakan di desa/kelurahan, agar masyarakat bisa mengetahui.
"Agar masyarakat bisa mengetahui, siapa yang dapat stimulan, dan siapa yang nantinya di relokasi ke hunian tetap," ujarnya.
Baca juga: Dana stimulan rumah korban gempa Palu perlu KTP KK dan surat rumah
Baca juga: Relokasi mandiri korban tsunami di Mamboro, Palu disetujui warga
Tempati hunian
Kini sebagian besar penyintas di Palu, Sigi dan Donggala termasuk Parigi Moutong mulai merasakan manfaat dari stimulan rumah rusak berat, sedang dan ringan.
Mereka mulai menempati hunian mereka yang dibangun dengan skema stimulan. Untuk rumah rusak berat mendapat bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.
Selain lewat skema stimulan, penyintas juga mulai menempati hunian tetap yang dibangun oleh Yayasan Budha Tzu Chi dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
Untuk hunian tetap (Huntap) yang dibangun oleh Yayasan Budha Tzu Chi sebanyak 2.000 unit di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Di Kota Palu terdapat 1.500 unit yang ditempati oleh 1.500 kepala keluarga. Saat ini 1.363 unit telah ditempati di Kompleks Perumahan Cinta Kasih di Kelurahan Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dilengkapi dengan fasilitas pendidikan.
"Hampir semua unit rumah sudah terisi, ada 137 unit hunian yang belum terisi," ungkap Penanggung Jawab Program Tanggap Darurat Yayasan Budha Tzu Chi, Joe Riadi di Palu, Selasa.
Joe Riadi mengemukakan, di Kompleks Perumahan Cinta Kasih, tidak hanya dibangun huntap, tetapi juga disertai dengan fasilitas pendukung seperti fasilitas pendidikan, rumah ibadah dan kesehatan serta gedung serba guna.
Fasilitas pendidikan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yakni taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Ia merinci bahwa TK yang dibangun di lokasi Kompleks Perumahan Cinta Kasih terdiri dari dua gedung yang masing-masing memiliki tiga kelas atau total enam kelas belajar.
Hal itu belum termasuk dengan ruang administrasi dan ruang guru dan kepala TK serta ruang operasional lainnya.
Kemudian, sekolah dasar terdiri dari enam gedung, yang masing-masing gedung terdapat enam kelas atau total 36 kelas. Kemudian terdapat sekolah menengah pertama (SMP) yang akan dibangun sebanyak tiga gedung, masing-masing gedung terdapat lima kelas atau total 15 kelas.
Berikutnya, sekolah menengah atas (SMA) juga tiga gedung masing-masing gedung terdapat lima kelas dengan total 15 kelas.
"Yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yakni TK dan SD, untuk SMP dan SMA belum dibangun, karena menunggu atau masih dipastikan perkiraan jumlah siswa atau peminat," ungkapnya.
Pembangunan TK dan SD di kompleks perumahan cinta kasih ditargetkan selesai pada awal Januari 2021.
"Jadi lahan relokasi yang disediakan oleh pemerintah dan BNPB seluas 46,2 hektare area, di dalamnya sudah termasuk fasilitas pendidikan, gedung serbaguna dan fasilitas kesehatan," ungkap dia.
Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Joe menguraikan, berasal dari pemerintah daerah setempat yang akan mengatur mengenai guru dan sebagainya.
"Sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Walikota bahwa tenaga kependidikan nanti pemerintah yang urus. Nanti fasilitas pendidikan ini ketika selesai dibangun, akan kami serahkan ke pemerintah daerah," ujarnya.
Selain fasilitas pendidikan, kata Joe, Budha Tzu Chi juga membangun gedung serbaguna yang dapat dimanfaatkan oleh warga hunian cinta kasih untuk melakukan pertemuan atau kegiatan.
Baca juga: YPP SCTV-Indosiar salurkan bantuan untuk pemulihan Palu Sigi Donggala
Baca juga: Pasigala Centre berharap Presiden dengar aspirasi terkait relokasi
Perpanjangan inpres
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya percepatan pemulihan adalah mengenai masa berlakunya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, yang masa berlakunya berakhir pada Desember 2020.
Wakil Gubernur Sulteng Rusli Dg Palabbi mengemukakan bahwa pihaknya bersama Kepala BNPB Doni Monardo dan ketua Pansus Rehab-Rekon DPRD Sulteng Budi Luhur Larengi, beserta pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan pertemuan pada Senin malam (9/11) membahas hal itu.
Hasil pertemuan akan dilaporkan kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Ketua Satgas Rehab-Rekon di Jakarta.
"Kemudian kami dan pihak-pihak terkait ini akan memohon kepada bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk memperpanjang masa rehab-rekon," ungkap Rusli Palabbi.
Pemprov Sulteng juga akan menyurat secara resmi kepada Presiden mengenai hal itu, karena batas waktu masa berlakunya Inpres Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 30 Desember 2020.
Berkaitan dengan itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengakui bahwa salah satu yang dilaporkan kepada dirinya mengenai masa berlakunya Inpres Nomor 10 Tahun 2018.
"Semalam (Senin malam 9/11), kami melakukan rapat evaluasi menyangkut penanganan pemulihan warga dan daerah terdampak," ungkap Doni Monardo.
Diharapkan pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang terbaik untuk pemulihan warga dan daerah bencana itu.*
Baca juga: Korban gempa harap Presiden temukan bobroknya penanganan pascabencana
Baca juga: DPRD kerja sama ombudsman awasi pemenuhan hak korban gempa Palu
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
