Batas waktu pembicaraan tersebut akan tercapai pada awal masa jabatan presiden terpilih Joe Biden.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan enam bulan tambahan "untuk memungkinkan kita menemukan pengaturan yang lebih ditingkatkan, saling menguntungkan, dapat disepakati bersama, dan lebih efektif dan tahan lama tentang bagaimana bergerak maju dalam pertahanan bersama kita," kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin dalam sebuah pernyataan, Rabu.
"Empat tahun terakhir telah mengubah Laut China Selatan dari salah satu ketidakpastian tentang niat kekuatan besar menjadi salah satu prediktabilitas dan stabilitas yang dihasilkan berkaitan dengan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan," Locsin menambahkan.
Filipina adalah sekutu perjanjian AS dengan beberapa perjanjian militer yang bergantung pada VFA, yang memberikan kerangka hukum di mana pasukan Washington dapat beroperasi secara bergilir di negara Asia Tenggara.
Duterte telah memberi tahu Washington pada Februari bahwa dia membatalkan kesepakatan yang berusia dua dekade itu, di tengah kemarahan atas seorang senator dan sekutunya yang ditolak pengajuan visanya oleh AS.
Penangguhan enam bulan awal dari pencabutan VFA oleh Filipina akan berakhir pada Desember mendatang.
Sejak duduk di kursi kepresidenan pada 2016, Duterte telah membina hubungan yang lebih hangat dengan Beijing, mengesampingkan perselisihan teritorial di Laut China Selatan, sambil mengesampingkan mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa.
Tetapi sebagian besar janji China berupa pinjaman, bantuan, dan investasi miliaran dolar belum sampai ke Filipina.
Kedutaan Besar AS di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Sumber: Reuters
Baca juga: Presiden Filipina: "selamat tinggal Amerika, kami tak butuh uang kalian"
Baca juga: Filipina keluar dari program bantuan pembangunan AS
Baca juga: Kepolisian Nasional Filipina tetap beli senjata dari Amerika Serikat
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2020
