"Dari 49 sekolah di 8 provinsi yang ditinjau KPAI menunjukkan fakta bahwa sekolah sebenarnya belum siap terkait infrastruktur dan protokol kesehatan, terutama SOP adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam Rapat Koordinasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang hasil pengawasan penyiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi, Jakarta, Senin (30/11).
Baca juga: Mendikbud: Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan syarat yang ketat
Ia mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten/kota dan 8 provinsi selama enam pekan itu mengawasi persiapan sekolah, baik secara infrastruktur dan protokol kesehatan, menjelang rencana PTM pada awal tahun depan.
Hasil pengawasan yang dilakukan terhadap persiapan infrastruktur menunjukkan bahwa 100 persen sekolah memang telah menambah jumlah wastafel.
"Dari 49 sekolah yang kami datangi semuanya menambah wastafel, meski sebagian belum memenuhi rasio dengan jumlah peserta didik," katanya.
Baca juga: FSGI minta Kemendikbud siapkan instrumen pembelajaran tatap muka
Berikutnya, 100 persen sekolah juga memiliki pengukur suhu meski jumlahnya juga belum mempertimbangkan rasio anak yang datang berbarengan pada pagi hari.
Selain itu, 100 persen sekolah yang dipantau juga sudah menerapkan kewajiban memakai masker. Bahkan ada tulisan-tulisan untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah.
"Namun saat pengawasan, KPAI justru menemukan guru-guru yang tidak menggunakan masker atau meletakkan masker di dagu atau digantung di leher dan bahkan di atas kepala," kata dia.
Baca juga: Nadiem : Sekolah patuhi prosedur jika lakukan pembelajaran tatap muka
Masih dari hasil pengawasan, KPAI juga menemukan bahwa hanya 14,28 persen sekolah yang menyiapkan cairan antiseptik dan hanya 8,16 persen sekolah menyiapkan ruang isolasi sementara.
Sedangkan, hasil lainnya menunjukkan bahwa hanya 40,81 persen sekolah yang menyiapkan tanda jaga jarak dan hanya 6,1 persen sekolah yang menyiapkan modul pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dibuat secara mandiri oleh guru.
Sementara itu, hasil pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di sekolah dalam persiapan PTM Semester Genap menunjukkan bahwa hanya 4,8 persen sekolah yang melakukan rapid test atau tes cepat untuk seluruh guru dan karyawan dan siswa yang akan melaksanakan PTM dengan biaya yang ditanggung oleh Pemda. Contohnya seperti yang terjadi di Solo dan Madiun.
Kemudian, mereka juga menemukan baru 4,08 persen sekolah saja yang sudah menempelkan protokol di lingkungan sekolah.
"Berikutnya, hanya 6,12 persen sekolah yang sudah menyusun protokol kesehatannya. Tapi 93,88 persen (lainnya) hanya menyusun tiga protokol kesehatan, yaitu kedatangan, selama di sekolah dan kepulangan," katanya.
Baca juga: Santri internasional Ponpes Darunnajah belum bisa sekolah tatap muka
Hasil pengawasan KPAI juga hanya menemukan 20,40 persen sekolah yang menyosialisasi protokol kesehatan kepada guru, orang tua dan siswa dengan 79,60 persen lainnya belum. Disusul dengan penemuan 8,16 persen Dinas Pendidikan yang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk penyiapan buka sekolah.
Sementara itu, sekolah yang melakukan pemetaan terhadap warga sekolah yang memiliki komorbid baru sekitar 8,16 persen dari total 49 sekolah yang diawasi di lapangan.
Pewarta: Katriana
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2020
