Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya dari segi waktu karena bedah anggaran tahun ini terburu-buru dengan alasan minimnya waktu.lebih buruk dari tahun lalu dari sisi waktu karena mepet
"Pembahasan anggaran tahun ini lebih buruk dari tahun lalu dari sisi waktu karena mepet," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI, Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual PSI di Jakarta, Kamis.
Michael mencontohkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar Rp82,5 triliun saja, DPRD hanya punya waktu dua pekan.
"Kita punya waktu dua pekan untuk membahas Rp80 triliun anggaran. Dibahas oleh rapat komisi, badan anggaran, pansus, ada kunker, persiapan reses, ada kegiatan sosialisasi Perda," ucapnya.
Baca juga: PSI nilai target pajak RAPBD DKI 2021 terlalu tinggi
Terlebih, dalam pembahasan APBD DKI 2021 dilaksanakan di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat yang sudah dipastikan memakan waktu lebih lama dengan jarak seperti itu.
Menurut dia, secara akal sehat pembahasan ini tidak baik karena dikejar-kejar waktu dengan nilai anggaran DKI Jakarta mencapai Rp82,5 triliun.
"Begitu banyak hal yang harus dibahas, waktu yang sangat sempit, jadi ini campur aduk semua," tutur Michael menambahkan.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021 mulai dibahas pada 5 November 2020, kemudian, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 November 2020.
Baca juga: Demokrat DKI nilai APBD DKI 2021 kurang berkualitas
Baca juga: Wagub DKI tepis kritikan APBD 2021 tidak berkualitas
Artinya, pagu anggaran APBD DKI 2021 selesai dalam 21 hari. Sementara, Perda ditargetkan akan diparipurnakan pada pertengahan Desember 2020.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
