• Beranda
  • Berita
  • MPR: Evaluasi sisdiknas terkait kasus COVID-19 masih tinggi

MPR: Evaluasi sisdiknas terkait kasus COVID-19 masih tinggi

21 Desember 2020 21:30 WIB
MPR: Evaluasi sisdiknas terkait kasus COVID-19 masih tinggi
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid hadir dalam acara Temu Tokoh Kebangsaan di Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (21/12). ANTARA/HO-Aspri

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi sistem pendidikan nasional, menyusul pandemi COVID-19 yang hingga saat ini angka kasusnya masih cukup tinggi.

Menurut dia, selama musim pandemi sejak awal Maret 2020, sektor pendidikan masih cukup kurang mendapatkan perhatian padahal dalam menghadapi persaingan global, perbaikan sumber daya manusia (SDM) mutlak harus dilakukan.

"Di dunia pendidikan kalau dibanding dengan negara-negara yang lain, masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Kalau kita membuat skor untuk pendidikan kelas internasional, universitas terbaik di Indonesia katakanlah UGM, UI, ITB itu masih di angka 200-an ke atas," kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Jazilul dalam acara Temu Tokoh Kebangsaan di Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin.

Baca juga: Din Syamsuddin: Pendidikan karakter penting saat dan setelah pandemi

Mengacu pada daftar peringkat universitas terbaik di Indonesia dalam QS World University Rankings 2021, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berada di urutan 254, disusul Universitas Indonesia (UI) di urutan 305, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) di urutan 313.

Jazilul yang biasa disapa Gus Jazil itu menilai, secara konstitusi, Indonesia memang telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sejak era Reformasi.

"Sektor pendidikan tidak boleh ditawar. Kalau negara harus maju maka pendidikannya harus diperbaiki agar pendidikan maju maka anggarannya harus diprioritaskan," ujarnya.

Namun dia menilai, dalam perjalanannya, masih banyak hal yang harus diperbaiki di sektor pendidikan apalagi di era kedua kepemimpinan Presiden Jokowi pembangunan SDM menjadi prioritas.

Baca juga: Pakar sebut UU Sisdiknas harus direvisi bila UN hendak dihapus

Menurut dia, jika sektor pendidikan tidak mendapatkan perhatian serius maka akibat yang ditimbulkan bukan sekarang, namun 10 hingga 30 tahun yang akan datang.

Gus Jazil menilai, di masa pandemi COVID-19, dunia pendidikan dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan dengan memanfaatkan teknologi melalui pendidikan virtual.

"Hal ini sebenarnya ada sisi positif atas pemanfaatan teknologi namun dalam pelaksanaannya belajar secara virtual banyak kelemahannya," katanya.

Baca juga: Nadiem : kurikulum pendidikan vokasi harus berfokus pada industri

Politisi PKB itu menilai penggunaan teknologi ini jadi tantangan, dari salah satu aspek positif dari pandemi ini belajar dari belajar virtual yang dulu tidak pernah terlaksana.

Hal itu menurut dia, masyarakat dipaksa oleh keadaan maka anak-anak semua kemudian menggunakan jaringan virtual untuk proses belajar mengajar.

Dia menilai, kunci utama dalam pengembangan pendidikan adalah kreatif dan inovatif.

"Sekarang ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan anak muda, dipilih karena inovatif dan kreatif. Ketua Komisi X DPR Bidang Pendidikan dari PKB (Syaiful Huda) juga masih muda, itu kuncinya kreativitas dan inovasi," ujarnya.

Baca juga: Mendikbud: Orang tua berperan pendidikan karakter selama PJJ

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020