"Serta secara internal, untuk melaksanakan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia," ujar Rachel Arinii dalam diskusi "Outlook for ASEAN in 2021", Jakarta, Selasa.
Kemudian, Brunei Darussalam harus mengutamakan agenda tertunda terkait hak asasi manusia di ASEAN, termasuk peninjauan proses (Terms of Reference) dari AICHR (ASEAN Intergovermental Commision on Human Rights) dan pengarusutamaan pendekatan hak asasi manusia dalam the ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF).
"Pendekatan integrasi dan sinergi antara pilar-pilar ASEAN, untuk memastikan hak asasi manusia berada dalam inti pembahasan terkait dengan prioritas ekonomi, keamanan dan sosial ASEAN," kata Rachel Arinii.
Selain itu, pemerintah Brunei memastikan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pertemuan ASEAN dan proses pengambilan keputusan.
"Pertemuan antar para pemimpin ASEAN dan organisasi masyarakat sipil perlu diutamakan, baik menggunakan platform secara daring maupun tidak secara daring," kata Rachel Arinii.
Brunei Darussalam merupakan ketua ASEAN 2021 dengan mengusung slogan "We Care, We Prepare, We Prosper".
Tujuan dari slogan tersebut antara lain memajukan tiga bidang fundamental yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat ASEAN, mempersiapkan peluang masa depan serta tantangan dan kesejahteraan bersama sebagai wilayah yang bersatu.
Baca juga: Brunei diminta tinjau, perbarui Outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik
Baca juga: CSIS: ketua ASEAN miliki peran aktif promosikan kesejahteraan kawasan
Baca juga: Brunei diminta dorong kerja sama maritim sebagai prioritas ASEAN
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021