Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) pada Senin, sekaligus menggantikan aplikasi pelaporan yang digunakan selama ini, yaitu Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS).Aplikasi ini juga sangat efektif, efisien dan mudah untuk dioperasikan oleh pihak pelapor
Aplikasi pelaporan goAML ini dikembangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kebutuhan Indonesia.
Aplikasi goAML ini sudah diimplementasikan oleh 56 lembaga intelijen keuangan di dunia dan 55 lembaga intelijen keuangan lainnya sedang dalam proses engagement dengan UNODC.
"Sejak tanggal 1 Februari 2021 seluruh laporan yang disampaikan kepada PPATK oleh pihak pelapor wajib disampaikan melalui aplikasi goAML dan bila terdapat penundaan transaksi atau permintaan penghentian transaksi maka berita acara penundaan transaksi dan berita acara penghentian transaksi disampaikan juga melalui aplikasi goAML," kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Laporan yang disampaikan tersebut berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Transaksi (LT), Laporan Pembawaan Uang Tunai, dan Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia (LPUTLB).
Baca juga: PPATK: Negara terima Rp9 triliun dari tindak pidana perpajakan
Dia mengatakan implementasi sistem pelaporan goAML merupakan salah satu program kerja strategis PPATK sebagai upaya optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).
Diharapkan melalui mekanisme pelaporan goAML akan terjadi sinergi di antara pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur (LPP), aparat penegak hukum (APH), dan PPATK sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing, guna lebih menjamin efektivitas upaya menjaga dan meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Dian menegaskan akses akan diberikan secara ketat hanya kepada pejabat atau petugas yang diberi wewenang oleh masing-masing pihak pelapor, LPP, APH, dan PPATK, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran atas kerahasiahan data/informasi yang ada di goAML.
"Aplikasi ini juga sangat efektif, efisien dan mudah untuk dioperasikan oleh pihak pelapor," ujarnya.
Kelebihan aplikasi goAML ini akan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor, integrasi berbagai jenis laporan, serta data dan informasi yang menghasilkan profil terduga pencucian uang dan pendanaan terorisme yang lebih komprehensif sehingga dapat ditindaklanjuti dengan analisis/pemeriksaan oleh PPATK dengan lebih cepat.
Dengan sistem pelaporan goAML ini juga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas laporan.
Sistem pelaporan goAML ini akan mengembalikan laporan yang tidak sesuai ketentuan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga pihak pelapor dapat segera melakukan koreksi laporan.
Guna mempersiapkan penggunaan goAML, PPATK telah melakukan rangkaian diskusi bersama dengan pihak pelapor dan LPP untuk memperoleh masukan dalam penyusunan ketentuan pelaporan goAML, yang dilaksanakan secara online di masa pandemi ini. Secara berkelanjutan, PPATK telah melakukan pertemuan untuk memantau kesiapan pihak pelapor, dan menyediakan layanan call center apabila terdapat permasalahan atau pertanyaan yang membutuhkan tanggapan PPATK.
Pihak pelapor yang dimaksud adalah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK), antara lain bank (bank umum dan bank perkreditan rakyat), perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan 17 jenis PJK lainnya; penyedia barang dan/atau jasa lainnya (PBJ), yaitu perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang; profesi, yaitu advokat, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.
Total laporan yang diterima PPATK pada periode Januari hingga Desember 2020 adalah sebanyak 61.841 LTKM, 2.738.614 LTKT, 31.968.029 LTKL,
31.994 LT PBJ, dan 967 LPUTLB.
Baca juga: Jokowi minta aparat hukum konsisten cegah tindak pidana keuangan
Baca juga: Presiden minta PPATK antisipasi "shadow economy" dan kejahatan siber
Pewarta: Budi Suyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
