"Rp700 juta untuk fotokopi saja. Saya minta SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kirim saja lewat email, eggak usah pakai buku lagi. Kalau bentuknya PDF (digital), mau cari tinggal ketik saja," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Kamis.
Besarnya anggaran penggandaan dokumen itu karena buku APBD ketebalannya lebih dari 3.000 lembar yang kemudian digandakan untuk 55 anggota DPRD dan SKPD lainnya.
Baca juga: DPRD Bogor sesalkan banyak pembangunan tak selesai pada tahun 2020
Menurut dia, dengan program digitalisasi dokumen APBD, pemerintah bukan hanya menghemat pengeluaran, melainkan juga mendukung keterbukaan informasi publik, karena bisa diakses oleh masyarakat.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan masyarakat perlu mengetahui detail-detail program yang telah termuat dalam APBD setiap tahunnya, sehingga masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan.
"Karena jika masih berbentuk fisik (buku), membacanya butuh banyak waktu. Selain itu, hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa mengangkes," kata Rudy.
Baca juga: Bupati Bogor memuji kinerja DPRD selama tahun 2020
Ia mengaku telah berulang kali meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk hanya mengirimkan salinan APBD dalam bentuk digital, lalu dikirim menggunakan surat elektronik. Tapi, usulan itu tak kunjung terealisasi.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Andi Permana mengaku kerap kesulitan untuk melakukan fungsi kontrol jika APBD masih berbentuk fisik seperti saar ini. Ia khawatir ada kealpaan, terutama dalam pembahasan.
"Tidak mungkin kami bawa-bawa APBD terus kan kemana-mana lalu mencari-cari program dengan mengurut halaman satu per satu. Sekarang sudah era digital. Harusnya, Pemkab Bogor juga menggunakan teknologi," ujar Andi.
Baca juga: DPRD-Pemkab Bogor sepakat tak anggarkan bansos pandemi pada 2021
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
