• Beranda
  • Berita
  • DKI Jakarta buat kesepakatan kerja sama kembangkan Bank Sampah Induk

DKI Jakarta buat kesepakatan kerja sama kembangkan Bank Sampah Induk

2 Maret 2021 14:04 WIB
DKI Jakarta buat kesepakatan kerja sama kembangkan Bank Sampah Induk
Kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta & Danone-Aqua mengenai pengembangan Bank Sampah Induk (ANTARA)
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Selasa, menandatangani kesepakatan Bank Sampah Induk dengan pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah, yakni memasok botol kualitas premium ke Recycling Business Unit (RBU) atau Unit Daur Ulang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati, menyambut baik kerja sama yang disebut sebagah langkah nyata kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha.

"Saya mengajak produsen yang lain untuk mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Danone-AQUA sebagai langkah konkrit dari komitmen dan tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menghadapi persoalan-persoalan sampah yang kian menantang di masa depan," kata Rosa dalam konferensi pers daring, Selasa.

Baca juga: Survei temukan mayoritas warga paham dampak plastik ke lingkungan

Baca juga: Praktik gugatan "citizen law suit" dalam isu keberlanjutan lingkungan


Kerja sama itu ke depannya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah dan mencapai visi bersama pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku di dunia usaha hingga masyarakat untuk terus bergerak bersama serta bergotong royong membuat lingkungan yang lebih baik sehingga bisa mencapai Indonesia bersih pada 2025.

Berdasarkan data Sustainable Waste Indonesia (SWI), Bank Sampah berkontribusi dalam mengumpulkan 2,7 persendari 0,421 juta sampah plastik pascakonsumsi. Selain itu, Bank Sampah juga memiliki peran penting dalam tumbuhnya ekonomi sirkular dengan menyediakan sampah plastik terpilah dengan kualitas baik dan bersih sekaligus sebagai bentuk edukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.

Pemerintah mencanangkan peta jalan (roadmap) Pengelolaan Sampah Nasional lewat sejumlah kebijakan termasuk Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Juga kebijakan pengurangan sampah di industri yang dipetakan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Pemerintah punya target ingin bisa mengelola sampah dengan baik dan benar hingga 100 persen pada 2025 mendatang.

Direktur Sustainable Development Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, mengatakan kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah hal penting untuk memastikan pasokan bahan baku plastik PET daur ulang (rPET) secara berkelanjutan untuk mendukung inovasi bijak berplastik.

"Kami juga ingin terus mendukung kapasitas dan profitabilitas Bank Sampah Induk di Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat, Utara, serta Kepulauan Seribu," ujar Karyanto.

Kontribusi Bank Sampah dalam memasok botol PET kualitas premium ke Recycling Business Unit (RBU) atau Unit Daur Ulang milik Danone-Aqua tercatat mencapai 218 ton dari total 1.381 ton sampah botol.

"Pada akhirnya, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi tersebut sehingga pertumbuhan Ekonomi Sirkular dapat tercipta secara berkesinambungan,” kata dia.

Selain memperkenalkan air kemasan dalam botol berbahan 100 persen daur ulang pada 2019 yang sudah dijual di beberapa tempat seperti Bali dan Jakarta, Karyanto mengatakan kemasan botol plastik lainnya rata-rata mengandung 25 persen bahan daur ulang. Berkaca dari produk air minum dalam botol 100 persen daur ulang, pihaknya meyakini kemasan plastik dari daur ulang ternyata memang memungkinkan dan bisa dipasarkan.

Kendati demikian, keinginan untuk langsung beralih sepenuhnya membuat botol plastik dari hasil plastik daur ulang tidak bisa serta merta terwujud. Butuh proses bertahap, karena harus dipastikan betul-betul semua standard terpenuhi agar aman untuk konsumen.

Selain itu, kapasitas produksi untuk botol kemasan daur ulang juga terbatas. Investasi dalam industri daur ulang food grade memakan biaya besar sehingga butuh kolaborasi dengan pihak lain agar proses semakin lancar.

"Ada peluang produk ini bisa dikembangkan lebih lanjut sambil di saat bersamaan mengedukasi konsumen mengapa harus memakai produk seperti ini (daur ulang)," imbuh dia.

Baca juga: Perlunya memangkas sampah plastik belanja online

Baca juga: KLHK dorong perubahan perilaku terkait pengelolaan sampah

Baca juga: Kemenko Maritim tekankan pentingnya penanganan sampah dari hulu

Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2021