Majelis Ulama Indonesia (MUI)Presiden telah merespons secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat
mengapresiasi Presiden RI Joko Widodo yang telah membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).
"Presiden telah merespons secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat mengenai pandangan yang disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat dengan 'statement' dan 'policy' yang diambil oleh Presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Asrorun Ni'am dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa.
Baca juga: PP Muhammadiyah sebut Perpres investasi miras potensi disintegrasi
Menurut dia, pembatalan peraturan yang mengatur izin investasi miras itu merupakan keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa.
Ia menambahkan, pihaknya juga berharap momentum ini dapat dijadikan kajian terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat.
"Termasuk di dalamnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran produksi dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat," ucapnya.
Baca juga: Investasi miras perlu pertimbangkan aspek kesehatan dan moral
Ia menyarankan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah melibatkan kekuatan "civil society" sebagai bagian dari tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hari ini (2/3), Presiden mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri miras.
Baca juga: Timbulkan mudharat, Ketum PBNU tolak Perpres investasi minuman keras
"Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa.
Perpres Nomor 10/2021 itu terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja.
Perpres Nomor 10/2021 itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal.
Baca juga: Ketua MUI: Kearifan lokal tidak bisa dijadikan dalih pelegalan miras
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
