Bansos, pertolongan pertama saat pandemi

Tujuan agar lebih memastikan penerima adalah orang tepat sesuai dengan yang terdata

Aryo (38), salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) merasa bahagia dengan adanya bantuan dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19.

Warga Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online (ojol) itu mengaku terbantu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari setelah genap setahun Indonesia mengalami pandemi.

Ojol menjadi salah satu profesi yang saat ini terdampak besar oleh pandemi COVID-19. Pandemi membuat orang menahan aktivitasnya di luar rumah, akibatnya pendapatannya turun drastis karena sepinya pesanan.

Adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta menambah tekanan bagi pengendara ojol, lantaran mereka sangat mengandalkan nafkah harian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai pengemudi ojek online, biasanya ia mengantongi Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Tapi pandemi membuat pendapatannya anjlok.

Namun, kekhawatiran Aryo tampaknya didengar pemerintah. Adanya program BST dari pemerintah, setidaknya mengurangi beban bagi Aryo dan keluarganya.

Kendati sudah diperbolehkan mengangkut penumpang pada pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta, dirinya berharap paket-paket bantuan sosial dari Presiden maupun pemerintah terus disalurkan hingga pandemi berakhir.

"Semoga pandemi cepat berlalu sehingga ada perbaikan ekonomi bagi keluarga kami dan semuanya," ucap Aryo kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Penyaluran BST Jakarta diklaim tak alami masalah

Perasaan bahagia juga diutarakan penerima manfaat BST lainnya, Niman (43). Bansos yang sudah didapatkannya setiap bulan sejak pertengahan tahun lalu itu cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Tahun ini dapat tunai, tidak sembako lagi, uangnya tetap untuk membeli sembako, tapi sembakonya (merek) sesuai keinginan sendiri," ucapnya.

Pemerintah melalui APBN 2021 telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan, yakni PKH, Program Sembako, dan BST.

Untuk diketahui Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan dalam empat tahap yaitu pada Januari, April, Juli, Oktober bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), guna peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga.

Sedangkan Program Sembako besarnya Rp200 ribu per bulan per KK untuk sebanyak 20 juta KPM, dan terakhir adalah BST sebesar Rp300 ribu per bulan per KK yang disalurkan selama empat bulan yaitu sejak Januari hingga April melalui PT Pos Indonesia.

Peran Kemensos

Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Sosial memainkan peranan yang krusial yaitu dalam hal pemberian stimulus dan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak. Bantuan yang diberikan pun terbagi ke dalam ragam skema.

Namun, terdapat catatan yang harus menjadi perhatian, yakni pendataan penerima bantuan. Selain itu, proses verifikasi yang valid atas data para penerima bantuan juga diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.

Baca juga: PT Pos salurkan Bansos Tunai tahap ketiga serentak awal Maret

Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi guna memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung agar tepat sasaran.

Kementerian Sosial pun mulai memanfaatkan teknologi dengan menyiapkan sistem pemindai wajah (face recognition) bagi warga yang akan mencairkan BST di Kantor Pos agar tepat sasaran.

"Aplikasi ini tengah disiapkan PT Pos sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Tujuan agar lebih memastikan penerima adalah orang tepat sesuai dengan yang terdata," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama.

Pemanfaatan teknologi tersebut juga memudahkan petugas mengetahui apakah keluarga penerima manfaat sudah mengambil hak mereka.

Disamping itu, memudahkan pencatatan karena data penerima BST bisa langsung masuk ke dashboard data dan langsung diperbaharui.

Kemensos harus bekerja keras agar setiap program dapat tepat sasaran, karena disadari atau tidak, insan di Kemensos mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kementerian lain untuk menopang masyarakat kelas menengah rentan yang terdampak dari pandemi COVID-19 agar tidak lebih terpuruk.

Transparan

Dengan alokasi anggaran yang cukup besar di tengah pandemi, Kemensos tentu membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak agar pengelolaan anggaran program serta penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 lebih transparan dan akuntabel.

Inspektur Jenderal Kemensos RI Dadang Iskandar mengakui dalam mengelola anggaran program agar transparan perlu pengawalan dan pengawasan, termasuk menggandeng Polri, kejaksaan, KPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: PT Pos Indonesia optimalkan penyaluran BST 2021

Upaya menggandeng berbagai pihak-pihak itu, tidak lain bertujuan mengawal pelaksanaan di lapangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) serta agar penyaluran bansos dari Kemensos bisa lebih akuntabel dan transparan.

Kemensos yang juga menjadi salah satu kementerian dengan banyak program pun dituntut untuk tepat sasaran.

Kemensos memiliki banyak program dengan anggaran besar misalnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan sasaran berbeda, yaitu klaster 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang paling bawah.

"Termasuk 18,5 juta KPM serta 10 juta KPM yang ada irisan dengan BPNT," ujar Dadang.

Program-program dengan anggaran besar tersebut, yakni PKH dan BNPT merupakan program bersifat reguler. Untuk BPNT disalurkan melalui Himbara.

Dadang mengakui masih terdapat kendala terkait dengan penyaluran bansos kepada masyarakat di lapangan. Namun, Kemensos terus berupaya agar tidak ada lagi praktik kurang tepat sasaran atau pun pemotongan serta pemaketan.

Bansos tidak tepat sasaran erat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi isu karena data belum valid.

Diharapkan program perlindungan sosial memakai prinsip tidak boleh ada satu warga negara pun yang tertinggal dari kebijakan perlindungan sosial negara.

Baca juga: Wapres: Sentra Atensi bantu warga marginal tak terdaftar bansos
Baca juga: Menko PMK: PKH bansos paling efektif entaskan kemiskinan