Pj Gubernur Jambi: Perekaman e-KTP warga SAD bukti negara hadir

10 Maret 2021 23:56 WIB

Proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik terhdap warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Jelutih, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Rabu (10/3/2021). Penjabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengatakan perekaman KTP elektronik terhadap warga SAD merupakan bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat. (Antara/Muhamad Hanapi)

Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengatakan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi menjadi bukti negara hadir melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Ditjen Dukcapil bersama pemerintah daerah setempat dalam pemberdayaan dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

"Perekaman KTP elektronik sangat penting bagi masyarakat, khususnya Suku Anak Dalam guna melengkapi data untuk memenuhi persyaratan bagi penerima program bantuan sosial dan akses pelayanan program kesejahteraan lainnya dari Pemerintah," katanya di Jambi, Rabu.

Menurut Hari Nur Cahya Murni program perekaman KTP elektronik dan penyaluran bantuan sosial tersebut selaras dengan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta memudahkan Kemensos menyalurkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19, khususnya warga SAD.

Tingkat akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran program bantuan sosial tunai (BST). Program dari Kementerian Sosial tersebut ditargetkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tahun 2021.

Agar penyaluran BST berjalan efektif dan tepat sasaran Menteri Sosial menggandeng Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk pemadanan data penerima manfaat dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Peran Ditjen Dukcapil yaitu membantu dalam melakukan pemadanan data. Sebab, masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak memiliki NIK hingga saat ini. NIK pada KTP menjadi salah satu syarat agar KPM bisa menerima BST senilai Rp300 ribu.

Selama ini, KPM yang tidak dapat menunjukkan NIK tetap bisa mendapatkan BST. Namun, KPM harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Dengan begitu, diharapkan bagi yang belum memiliki e-KTP akan langsung dilakukan perekaman.

Dengan pemadanan data oleh Dukcapil, diharapkan akan mempermudah proses evaluasi dari sejumlah pihak lain yakni himpunan bank negara (Himbara), PT Pos Indonesia (Persero), KPK, Jaksa Agung, BPKP, Bappenas, Kemenko PMK, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Menteri Sosial tinjau perekaman e-KTP warga Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Kemensos terus lakukan perbaikan data penerima bantuan sosial
Baca juga: Warga Suku Anak Dalam di Jambi dibantu Kemensos cetak 94 KTP-el