• Beranda
  • Berita
  • Wantiknas: Manusia tidak boleh dikuasai oleh kecerdasan artifisial

Wantiknas: Manusia tidak boleh dikuasai oleh kecerdasan artifisial

25 Maret 2021 15:57 WIB
Wantiknas: Manusia tidak boleh dikuasai oleh kecerdasan artifisial
Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Habibie (tengah). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama
Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie mengatakan manusia tidak boleh dikuasai oleh kecerdasan artifisial agar fungsi pengawasan tetap bisa dilakukan.

"Kalau kita sadari itu, apa yang dikatakan Presiden (Joko Widodo) benar. Siapa yang menguasai kecerdasan artifisial, itu menguasai dunia. Tapi perlu diingat, kita memang selalu harus yang menguasai kecerdasan artifisial, jangan kecerdasan artifisial yang menguasai kita," kata Ilham dalam diskusi yang digelar Wantiknas secara virtual, Kamis.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada para pengembang agar dalam mengembangkan kecerdasan artifisial, segala perintah atau tujuan yang ingin dicapai harus terdefinisi dengan baik sehingga fungsi kontrol terhadap teknologi tersebut tetap berjalan.

Baca juga: Menteri: AI Summit dorong peta kekuatan pemanfaatan AI di Indonesia

Baca juga: Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial fokus ke talenta digital


"Kita harus selalu memastikan bahwa apa yang mau dicapai oleh kecerdasan artifisial itu terdefinisi, itu harus sesuai dengan yang kita inginkan, karena yang mengeset apa yang harus dia kerjakan itu kita," kata Ilham.

"Jadi, tujuan pengawasan dari kecerdasan artifisial itu penting sekali, dan mungkin bahkan lebih pentingnya dari pada mengembangkan kecerdasan artifisial itu sendiri," sambung anak sulung Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan bahwa pengembangan kecerdasan artifisial harus mengacu kepada kepentingan masyarakat.

Selain itu, kecerdasan artifisial juga harus menambahkan elemen tanggung jawab, tidak bertujuan merugikan, serta, meminimalisir adanya bias.

Untuk itu, kata dia, diperlukan pembentukan kecerdasan artifisial yang memiliki komponen-komponen seperti keadilan, reliabel, keselamatan, privasi, keamanan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan itu, Hammam juga mengingatkan bahwa diperlukan sinergitas antar para talenta terbaik negeri seperti peneliti, perekayasa, akademisi, hingga para pengembang perusahaan rintisan untuk membangun teknologi kecerdasan yang mumpuni.

"Dan apabila kita bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial itu dengan optimal, kita akan ikut dalam pemulihan ekonomi dan sekaligus kita akan menjadi negara terdepan di dalam pertumbuhan ekonomi untuk masuk ke dalam visi Indonesia 2045 menjadi negara ekonomi terbesar di dunia," kata Hammam.

Baca juga: BPPT bangun kolaborasi kembangkan supercomputing-kecerdasan artifisial

Baca juga: Ketua DPD RI berharap BPPT hadirkan inovasi aplikatif

Baca juga: Memprediksi tsunami-karhutla berbasis kecerdasan artifisial

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2021