"Seperti demokratisasi yang harus di perjuangkan. Untuk situasi bebas korupsi pun harus diperjuangkan. Tidak otomatis tiba," kata Anies dalam diskusi daring "Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah" di Jakarta, Kamis.
Karena itu, kata Anies, untuk membudayakan suatu hal maka diperlukan pembiasaan yang ditandai dengan kesepakatan nilai-nilai yang nantinya menjadi budaya kerja.
Menurut Anies, ada lima yang harus disepakati di Jakarta. Pertama adalah integritas, kedua akuntabel, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan kelima berkeadilan.
"Lima ini kita sepakati sebagai nilai yang harus dibiasakan, nilai yang harus dilaksanakan dalam keseharian sehingga dia menjadi budaya organisasi," kata Anies.
Meski demikian, Anies tidak menampik bahwa pelaku korupsi akan terus berupaya mencari celah dalam memuluskan aksinya. Karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.
Baca juga: Anies: Tiga penyebab korupsi terjadi di pemerintahan daerah
Baca juga: KPK sebut capaian indikator tata kelola pemerintahan DKI Jakarta turun
Untuk mencegah terjadi praktik korupsi, dia pun melanjutkan digitalisasi sistem di semua tingkat di lingkungan Pemprov DKI yang dimulai pada masa pemerintahan sebelumnya.
"Jadi dari mulai perencanaan itu sudah digitalisasi, kemudian pada saat penganggaran diteruskan dengan sistem digital, pada saat pengadaan juga begitu," kata Anies.
Tidak sampai di situ, Anies juga membentuk KPK Ibu Kota yang bertugas membantu gubernur dalam mengawasi dan memantau praktik yang terjadi di DKI.
"Harapannya bisa melakukan pencegahan dan bila terjadi masalah, maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus menerus lakukan peningkatan atas sistem kita," katanya.
Untuk menghindari perilaku korupsi, Pemprov DKI Jakarta juga menjamin untuk memenuhi kebutuhan jajarannya dengan memberikan penghidupan yang layak.
"Dengan itu semua, termasuk sistemnya sudah dibuat. Kami harapkan budaya korupsi itu hilang," kata Anies.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
