Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN membantu penyelesaikan masalah pembebasan lahan pembangunan hunian tetap (Huntap) penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) demi percepatan pemulihan pascabencana 28 September 2018.Wamen PUPR: Cepat-lambatnya rehab-rekon pascagempa, tergantung keseriusan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota terdampak.
"Rapat koordinasi khusus ini yang membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng, kiranya mempercepat penyelesaian hambatan-hambatan di lapangan," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono di Palu, Kamis.
Rapat koordinasi itu dihadiri Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra serta forkompimda di wilayah Pasigala, berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, Kamis.
Baca juga: BNPB minta rehab-rekon pascagempa Pasigala harus selesai tahun ini
Dalam rapat itu, Mulyono mengemukakan bahwa di antara hambatan yang mencuat dalam upaya percepatan pemulihan daerah Pasigala dan penyintas gempa yakni adanya masalah mengenai pembebasan lahan pembangunan hunian tetap.
Ia menyebut masalah pembebasan lahan itu antara lain lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan sarana prasarana, menurut hasil kajian/penelitian tidak layak untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Sementara di satu sisi, aku dia, Pemprov Sulteng berhadapan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat yang sangat mendesak.
"Kendala pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap dan beberapa ruang dan lahan yang menurut penelitian belum layak dibangun, meski sudah sangat dibutuhkan," ungkapnya.
Baca juga: Kerja keras pemerintah sediakan huntap bagi penyintas gempa
Ia berharap masalah-masalah itu dapat dicarikan solusinya dengan dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, tanpa harus membuat masalah baru dalam pelaksanaan rehab-rekon.
"Kehadiran dua wakil menteri diharap dapat menjadi titik temu untuk menghasilkan solusi komprehensif atas masalah-masalah dalam pelaksanaan rehab-rekon," ujarnya.
Sementara itu Wakil Menteri PUPR John Wempi menegaskan bahwa cepat atau lambatnya rehab-rekon pascagempa, tergantung dari keseriusan pemerintah daerah, baik provinsi dan khususnya pemda kabupaten/kota terdampak.
Baca juga: BNPB : Kawasan yang diputuskan sebagai zona merah agar dipatuhi
"Kehadiran bapak-ibu untuk memberi solusi dan konsep pikiran sehingga (pemulihan) dapat dipercepat sebelum akhir masa jabatan presiden," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri ATR/BPN menargetkan pada akhir tahun ini, segala permasalahan terkait pembangunan huntap sudah teratasi.
Ia berharap model penanganan rehab-rekon Sulteng dapat ditiru daerah lain yang terdampak bencana.
"Kalau Kita berhasil di Sulteng, kita siap mengatasi di NTT, Kalimantan dan daerah-daerah rawan bencana lainnya," ujarnya.
Baca juga: Kenang dua tahun gempa Palu, PFI siapkan pameran foto digital
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2021
