Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan ekonomi bisa bangkit pada 2021, meski Ibu Kota masih didera pandemi COVID-19.Kita akan coba dorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor meningkat
“Kami ingin di 2021 ini DKI bangkit dengan perekonomian terus meningkat, aktivitas sosial dan kebudayaan bermunculan,” kata Ahmad Riza Patria, saat menjadi pembicara kunci pada webinar dengan tema “Jakarta Bangkit Ekonomi Pulih: Peran UMKM Jakarta Dalam Mendukung Kebangkitan Ekonomi di Masa Pandemi” di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, Jakarta milik seluruh warga Jakarta. Warga DKI dari berbagai elemen turut bertanggung membangun Jakarta. Dengan berkarya hingga berkreasi untuk mewujudkan Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya.
“Kita akan segera bangkit. Saat ini lonjakan kasus COVID-19 masih signifikan. Oleh karena itu, kami lakukan pengetatan dengan penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro,” kata Ariza, sapaan karib Ahmad Riza Patria.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov DKI Jakarta Muhammad Abas mengatakan, perkembangan COVID-19 per 21 Juni lalu tembus 2 juta kasus dan ini hanya membutuhkan waktu 147 hari.
Baca juga: Dorong pemulihan ekonomi, Pemda Jabar- DKI kerja sama sektor pangan
“Data COVID-19 Jakarta pada 20 Juni mencapai 5.582 kasus, angka ini tertinggi sejak pandemi ada di DKI Jakarta. Pada 21 Juni menjadi 5.014 kasus dan di 22 Juni ada 3.200 kasus. Kami berharap COVID-19 terus turun dan melandai,” ungkapnya.
Menurut dia, perekonomian di DKI sejak 2012-2022 secara normal di atas nasional. Namun, memasuki resesi, perekonomian di Jakarta turun di bawah perekonomian nasional.
Saat ini laju perbandingan dari tahun ke tahun (year on year/yoy) perekonomian di Jakarta membentuk kurva V seiring dengan peningkatan kondisi ekonomi di Jakarta.
“Potret produk domestik regional bruto (PDRB) pada triwulan pertama 2021 sektor akomodasi (makanan dan minuman) mengalami keterpurukan. Sementara pertumbuhan positif dialami sektor kesehatan dan informasi komunikasi,” katanya.
Ia menuturkan, PDRB DKI Jakarta ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Namun saat ini konsumsi pemerintah justru yang mengalami peningkatan.
Baca juga: HIPMI Jaya dan Market Museum dorong pelaku ekonomi bangkit
“Kita akan coba dorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor meningkat,” ucapnya.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada 2021 memiliki sejumlah potensi seperti konsumsi, investasi dan ekspor impor.
Ia berharap penerapan protokol kesehatan dan program vaksinasi bisa mempengaruhi faktor investasi secara positif.
Lebih jauh ia mengungkapkan, pandemi COVID-19 berdampak besar pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa penurunan penjualan karena pembatasan mobilitas masyarakat, penutupan tempat usaha dan penutupan tempat wisata di Jakarta.
“Dampak dari sisi internal perusahaan UMKM tidak mampu membayar asuransi dan UMKM harus beralih atau bertransformasi ke digital,” katanya.
Baca juga: DKI diminta jaga momentum pemulihan ekonomi
Dia menyebut, pembinaan UMKM di Jakarta harus masif dilakukan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menyebut ada 115 juta atau 90 persen UMKM di Indonesia. Selain pendampingan, juga bantuan modal usaha dan relaksasi pembayaran pinjaman dan tagihan.
“Strategi pemulihan ekonomi Perda Nomor 2 tentang Penanggulangan COVID-19. Dalam perda selain mengatur pemulihan kesehatan juga menata perekonomian di Jakarta. Salah satunya, melindungi masyarakat rentan, menghidupkan roda perekonomian dan menghidupkan kota bisnis,” bebernya.
Sektor utama
Pemimpin Kantor Wilayah IX Jakarta PT Pegadaian (Persero), Hakim Setiawan menuturkan, UMKM menjadi sektor utama penggerak perekonomian nasional.
Beberapa masalah yang dihadapi pelaku UMKM, menurut dia, di antaranya masalah menciptakan pasar, memenuhi sesuai kebutuhan pasar dan membangun akses ke pasar.
Baca juga: Disparekraf DKI siapkan bazar daring khusus UMKM di bulan Ramadhan
“Pada produktivitas UMKM juga terkendala masalah mencukupi kebutuhan pasar, mendapatkan alat produksi berkualitas dan produktifitas sumber daya manusia serta masalah terakhir yang dihadapi UMKM adalah permodalan,” bebernya.
Peran Pegadaian dalam hal ini, ujar Hakim, pihaknya menyediakan dua produk, yakni gadai dan non gadai. Rata-rata pinjaman pada program gadai di bawah Rp5 juta per nasabah. Sementara untuk program mikro di bawah Rp20 juta.
“Peruntukan kreditnya 60 persen untuk produktif, tentu saja untuk pengembangan usaha. Dan 60 persen profil nasabah ibu-ibu. Dengan jumlah nasabah di Jabodetabek 2,5 juta nasabah,” ungkapnya.
Pewarta: Anisyah Rahmawati/Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2021
