Adapun DTKS, menurut dia, menjadi isu nasional terkait angka kemiskinan Indonesia, dan dia berharap sistem baru tersebut dapat mengeliminasi masalah yang selama ini di lapangan.
"Kita harapkan dengan aktifnya DTKS, tidak ada lagi orang yang tidak berhak, malah menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)," ujar Achmad usai audiensi dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kantor Kemensos Jakarta, Rabu.
Dia berharap sistem baru yakni New DTKS akan mengungkap data penerima bantuan sosial dan terbuka bagi semua pihak yang akan mengaksesnya.
Baca juga: Komisi VIII minta Kemensos laporkan perbaikan DTKS secara berkala
Baca juga: Komisi VIII DPR dukung Kemensos perbaiki DTKS agar tepat sasaran
Diakuinya selama ini pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agak kurang dilakukan, dengan adanya temuan penyimpangan di lapangan yang selama ini tidak terpantau.
Diharapkan, New DTKS oleh Kemensos akan dapat menjadi bahan evaluasi dan agar dapat menemukan penyelesaian di lapangan, sehingga penyimpangan dan kesalahan tersebut dapat diminimalisir.
"Kita harapkan masyarakat tidak ada lagi terpapar, karena kekeliruan atau kesalahan sistem," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian Sosial menonaktifkan sekitar 21 juta data ganda penerima bantuan sosial setelah dimutakhirkan melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.
"New DTKS ini karena kita melakukan pengontrolan data sehingga ada hampir 21,1 juta data yang kita tidurkan," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu.
Sebelum dilakukan pemutakhiran, banyak masyarakat penerima bantuan yang memiliki data ganda. Mereka tercatat dalam berbagai program bantuan, di samping itu ada pembaharuan karena meninggal dunia, pindah domisili, dan lain-lainnya.*
Baca juga: DKI data fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring mulai 7 Juni
Baca juga: Anggota DPR soroti data kesejahteraan sosial untuk subsidi listrik
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
