Pihak sekolah tidak memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila orang tua atau walinya tidak mengizinkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada daerah-daerah yang menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1—3.
"Saya menyambut baik rencana daerah-daerah yang turun status menjadi PPKM Level 3 untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas karena sekolah tatap muka dapat memulihkan kognitif dan psikologis anak," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Puan mengingatkan agar PTM harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19.
Ia menilai penerapan protokol kesehatan mutlak, tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetapi juga sampai kesiapan ruang belajar dan toilet sekolah bagi siswa harus sesuai dengan prokes.
"Pemerintah daerah harus membahas secara perinci mengenai skema PTM yang akan digelar, termasuk langkah apa yang harus diambil apabila ditemukan kasus COVID-19 di sekolah," ujarnya.
Baca juga: PTM saat PPKM setelah guru dan siswa sudah divaksin
Puan memandang perlu ada pengawasan bersama terhadap pelaksanaan PTM dan daerah harus memprioritaskan membuka sekolah-sekolah yang telah melakukan uji coba PTM sebelum lonjakan angka kasus COVID-19 terjadi pada bulan Juni—Juli lalu.
Menurut dia, sekolah tatap muka terbatas membutuhkan pengawasan bersama dari guru, sekolah, dinas pendidikan, dan dari orang tua murid sendiri agar pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Ia mengingatkan agar pihak sekolah tidak memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila orang tua atau walinya tidak mengizinkan.
"Sekolah diminta tetap menyiapkan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, mengingat sekolah tatap muka juga masih bersifat terbatas," katanya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta pemda sebaiknya melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap.
Ia juga meminta tiap-tiap sekolah harus memastikan sudah siap, termasuk tenaga pendidik yang harus mampu mengajar secara langsung sekaligus daring.
"Sekolah harus memprioritaskan kepentingan kesehatan dan keselamatan siswa serta guru dan insan pendidikan lainnya," ujarnya.
Baca juga: Bupati Bogor mengizinkan sekolah gelar tatap muka mulai besok
Puan juga mendorong daerah cepat menyelesaikan vaksinasi COVID-19 bagi para siswa di atas 12 tahun, guru, serta staf sekolah sehingga sekolah tatap muka akan terlaksana dengan lebih aman.
Ia mengimbau daerah yang masih berada dalam PPKM Level 4 harus mengikuti aturan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh agar tidak membahayakan para siswa.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
