Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah akan selalu hadir guna memastikan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sarana-prasarana bebas hambatan bagi penyandang disabilitas, terutama selama masa pandemi COVID-19.pandemi yang berkepanjangan turut berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan terhadap kelompok rentan
"Berbagai studi menunjukkan bahwa situasi pandemi yang berkepanjangan turut berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan terhadap kelompok rentan," kata Moeldoko dalam siaran pers KSP dari Seminar Nasional Satgas COVID-19 tenang “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh” secara virtual, Jakarta, Kamis.
Moeldoko mengatakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan, seperti Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Kedua program ini dibuat untuk memberikan pendampingan terhadap kelompok penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19.
Baca juga: Angkie dorong percepatan alokasi vaksin 1.316 disabilitas di Bogor
Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah juga menargetkan kelompok disabilitas sebagai salah satu kelompok prioritas untuk menerima vaksin COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per Agustus 2021 terdapat 562.242 sasaran penerima vaksin dari penyandang disabilitas.
Terdapat pula, program pemerintah yakni Layanan Sehat Jiwa atau SEJIWA, yang juga dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas.
“Kami di Kantor Staf Presiden telah menjalankan program Layanan Sehat Jiwa atau SEJIWA sejak April tahun lalu,” kata Moeldoko. Program ini digagas KSP bersama Himpunan Psikologi Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan beberapa pihak lainnnya.
Baca juga: Ormas difabel perlu dilibatkan kawal pelaksanaan RAD PD
SEJIWA, ujarnya, merupakan layanan psikologis untuk masyarakat, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Masyarakat cukup mengakses melalui telepon bebas pulsa yakni kontak 119 dengan ekstensi 8. Setidaknya terdapat 629 relawan dari kalangan ahli psikologi yang memberikan bantuan konsultasi kesehatan mental gratis bagi semua kalangan.
Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo juga secara khusus berkomitmen kuat untuk memperhatikan nasib para penyandang disabilitas, diiantaranya melalui penyusunan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Presiden No. 68/ 2020 tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas.
Menurut Mantan Panglima TNI itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak sosial yang tinggi terhadap penyandang disabilitas.
Baca juga: Stafsus Presiden koordinasikan kebutuhan difabel saat vaksinasi
Hingga Maret 2021, kata Moeldoko yang mengutip data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA), terdapat 110 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Pada masa pandemi ini, banyak penyandang disabilitas kehilangan hak pengasuhan.
Kasus ini disebabkan orang tua atau wali meninggal pasca-terjangkit COVID-19. Hal itu menimbulkan eksploitasi yang dilakukan anggota keluarga terhadap penyandang disabilitas karena menganggap kondisi disabilitas anak dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi.
Baca juga: SAPDA luncurkan panduan penyampaian informasi ramah difabel
Sementara itu, kata Moeldoko, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tahun lalu melakukan survei terhadap 55 responden perempuan disabilitas. Penelitian terhadap responden di rentang usia 15-65 tahun itu menunjukkan sebanyak 80 persen responden mengalami kekerasan berbasis gender.
Turut hadir dalam seminar nasional tersebut adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito dan Ketua Bidang Relawan Satgas Penanganan COVID-19 Andre Rahardian.
Baca juga: Seratusan penyandang disabilitas di Sulsel jalani vaksinasi COVID-19
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
