• Beranda
  • Berita
  • Pemkab Kotim prioritaskan penanganan stunting 29 desa

Pemkab Kotim prioritaskan penanganan stunting 29 desa

1 September 2021 18:24 WIB
Pemkab Kotim prioritaskan penanganan stunting 29 desa
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menandatangani komitmen bersama dalam menekan angka stunting di daerah setempat, Sampit, Rabu (1/9/2021). ANTARA/Norjani

Kotawaringin Timur telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten lokus penanganan stunting dengan angka yang cukup tinggi yaitu 48,84 persen, tertinggi di Kalimantan Tengah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menetapkan 29 desa menjadi lokus stunting untuk dijadikan prioritas penanganannya pada 2021-2022.

"Tahun 2020 telah dilaksanakan rembuk stunting dan telah disepakati lokus stunting dari 10 desa tersebut menjadi 29 desa di tahun 2021-2022, artinya ada tambahan 19 desa dengan angka stunting yang cukup tinggi yang menjadi prioritas penanganan," kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Rabu.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemerintah daerah sangat serius menangani kasus ini karena kasus stunting di Kotawaringin Timur merupakan yang tertinggi di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan target pemerintah pusat, data bayi dan balita yang terinput dalam aplikasi e-PPGBM minimal 80 persen, sampai dengan saat ini untuk Kabupaten Kotawaringin Timur baru terinput sebesar 71 persen, artinya belum mencapai target pemerintah pusat.

Kotawaringin Timur telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten lokus penanganan stunting dengan angka yang cukup tinggi yaitu 48,84 persen, tertinggi di Kalimantan Tengah.
Baca juga: Kalteng masuk zona merah anak kerdil
Baca juga: Wagub Kalteng optimistis bisa turunkan angka kekerdilan


Berdasarkan prevelensi sebaran stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur, per 27 agustus 2021 di Kotawaringin Timur sebesar 22 persen menurun 5 persen dari 27 persen per 31 Desember 2020.

Halikinnor menyebutkan, sejumlah kendala masih dihadapi dalam upaya menurunkan angka stunting terintegrasi seperti sulitnya menjangkau desa karena kesulitan geografis, masih minimnya sumber daya manusia tenaga kesehatan, minimnya sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, serta pola asuh dan perilaku masyarakat.

Menurut Halikinnor, perlu keterlibatan banyak pihak dan inovasi untuk mengoptimalkan penanganan stunting. Upaya bersama melalui bidang masing-masing diharapkan bisa membuat angka stunting di daerah ini terus berkurang.

Rembuk stunting yang dilaksanakan ini juga merupakan upaya untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah untuk mengoptimalkan langkah yang dilakukan. Halikinnor mengapresiasi atas program-program yang dibuat tim dalam penanganan stunting ini.

"Perusahaan perkebunan diharapkan juga membantu, misalnya jadi pembina. Kita libatkan juga perusahaan pertambangan. Kita beri reward bagi perusahaan yang penanganannya bagus," demikian Halikinnor.
Baca juga: BKKBN-Pemprov Kalteng berkolaborasi berantas kekerdilan

Pewarta: Kasriadi/Norjani
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2021