Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membantu pemerintah provinsi Maluku meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi tektonik dan tsunami, dengan mengeluarkan rencana aksi yang perlu dilakukan di provinsi tersebut.Jargon 20-20-20 tidak berlaku di Maluku karena estimasi waktu tiba tsunami berkisar antara 1-7 menit saja.
"Rencana aksi ini dibuat setelah tim BMKG melakukan verifikasi dan asesmen di lapangan pada sejumlah lokasi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah," kata kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Ambon, Ahad.
Rencana aksi yang disampaikan kepada Pemprov Maluku berisi skenario jangka pendek yang harus segera dilakukan dengan waktu kurang dari setahun, jangka menengah (2-3 tahun) serta jangka menengah dengan waktu lima tahun.
Rencana aksi jangka pendek meliputi tujuh hal penting, yakni sosialisasi dan verifikasi peta bahaya dan peta risiko tsunami, penyiapan peta, jalur dan rambu evakuasi yang memadai, inventarisasi dan penyiapan gedung atau bangunan sebagai tempat evakuasi sementara serta penguatan sistem peringatan dini tsunami.
Baca juga: Sistem peringatan dini tsunami di Ambon diresmikan empat lembaga resmi
Baca juga: BMKG: isu gempa dan tsunami di Ambon hoaks
Selain itu, penguatan kapasitas badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim siaga bencana untuk beroperasi selama 24 jam, penyusunan rencana kedaruratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi, pelatihan dan gladi evakuasi secara rutin dan memadai dengan memperhitungkan jarak dan waktu serta kemampuan mobilitas masyarakat dalam evakuasi.
Rencana aksi jangka menengah dengan durasi waktu 2-3 tahun meliputi penyempurnaan tata ruang dengan memperhatikan peta multi bahaya, pengecekan bangunan strategis atau vital untuk memastikan kondisi tahan terhadap gempa dengan magnitudo 7,8, relokasi pemukiman yang berada di zona rawan gempa dan tsunami, penguatan infrastruktur pantai rawan tsunami serta perlindungan pantai rawan tsunami dengan penghijauan.
Sedangkan untuk rencana aksi jangka panjang, yakni evaluasi dan monitoring implementasi sistem mitigasi multi bencana, penyempurnaan tata ruang serta penyempurnaan kebijakan daerah untuk mitigasi bencana.
"Rencana aksi ini perlu segera dilakukan dengan melibatkan semua komponen terkait, mengingat seluruh wilayah pesisir di provinsi Maluku rawan akan gempa tektonik dan tsunami," katanya.
Dia menyatakan, berdasarkan data sejarah gempa dan tsunami di Indonesia, ternyata frekuensi tertinggi terjadi di provinsi Maluku.
"Tercatat 45 kali tsunami terjadi di wilayah Maluku (termasuk Maluku Utara sebelum dimekarkan) selama rentang tahun 1600 Sampai 2006. Dua diantaranya merupakan tsunami dengan korban jiwa terbanyak," ujarnya.
Peristiwa bencana di Provinsi Maluku yang merenggut banyak korban itu adalah gempa bumi dan tsunami Seram yang dikenal sebagai "Bahaya Seram" tahun 1899 dengan korban jiwa mencapai 4.000 orang, serta gempa bumi dan tsunami Ambon tahun 1674 dengan tinggi tsunami 8-10 meter dan menelan korban 2.332 orang," ujarnya.
Dia juga menyatakan karakteristik gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga jargon "20-20-20" sebagai peringatan dan upaya siaga terhadap tsunami, tidak tepat diberlakukan di wilayah Maluku.
"Jargon 20-20-20 tidak berlaku di Maluku karena estimasi waktu tiba tsunami berkisar antara 1-7 menit saja. Walaupun berdasarkan pemodelan ketinggian gelombang tsunami di Maluku dapat mencapai angka 5 – 7 meter dari muka air laut," katanya.
Karena itu, dia meminta Pemprov Maluku bergerak cepat mempersiapkan masyarakat agar lebih tangap dan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.
"Masyarakat di Maluku harus dilatih untuk segera mengevakuasi diri ke lokasi aman dan tidak perlu menunggu peringatan dini tsunami, saat merasakan gempa dengan guncangan kuat," ujarnya.
Sedangkan Pelaksana harian (Plh) Sekda Maluku Sadli Ie menyampaikan terima kasih kepada Kepala BMKG bersama seluruh jajaran atas upaya verifikasi dan asesmen peta rawan tsunami di sejumlah tempat di Maluku.
Dia menyatakan rencana aksi yang disampaikan BMKG agar segera ditindaklanjuti dengan berbagai instansi teknis terkait kebencanaan, dan menyiapkan berbagai upaya mitigasi yang perlu segera dilakukan.*
Baca juga: Kepala BNPB pastikan tambah pendeteksi tsunami untuk Maluku
Baca juga: Warga Leihitu panik mengungsi ke dataran tinggi khawatir tsunami
Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
