"Pelaksanaan pelatihan pada 7-8 September 2021 diikuti 31 peserta dari Indonesia dengan keterwakilan baik dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah daerah, kementerian, lembaga non kementerian, dan organisasi non- pemerintah,” kata Pelaksana tugas Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Dudi Hidayat dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dudi menuturkan pelatihan itu dirancang untuk melihat dan menyerap pengalaman serta praktik terbaik proses pembuatan kebijakan iptekin di Korea Selatan untuk kemudian dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini.
Baca juga: BRIN: Infrastruktur iptek nuklir Indonesia terbuka untuk global
Menurut Dudi, pelatihan tersebut diharapkan juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional seperti kerja sama kedua negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan iptekin.
Dari pelatihan itu juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi dalam mengembangkan model tata kelola iptekin yang lebih adaptif dan efektif, serta merumuskan model perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan iptekin nasional.
"Hal ini tentu akan membantu kerja Pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi kebijakan terkait pengintegrasian seluruh aktivitas penelitian dan pengembangan dari berbagai lembaga litbang nasional menjadi satu badan intregasi nasional, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Program Penelitian Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi BRIN Anugerah Yuka Asmara menuturkan secara individu dan lembaga, pelatihan kebijakan iptekin ditujukan agar peserta mendapat manfaat untuk menambah dan memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kemampuan analisis, serta mempelajari strategi advokasi kebijakan iptekin kepada pemangku kepentingan terkait.
Para peserta juga dapat menyebarluaskan informasi dan gambaran terkait kebijakan iptekin ke publik agar lebih mendapat perhatian secara umum.
Ada empat materi kunci dalam pelatihan itu yakni alat dan instrumen kebijakan iptekin di Korea Selatan; praktik lembaga advokasi kebijakan iptekin dan bentuk tata kelolanya; evaluasi program riset dan pengembangan nasional; dan berbagai bentuk regulasi terkait iptekin di Korea Selatan.
Empat materi tersebut akan dijelaskan oleh pembicara kunci baik praktisi dan akademisi dari Korea Selatan seperti STEPI, Hankuk University, Daejeon Institute of Science & Technology for Enterprise & People, KISTEP, Hanbat National University, dan Chonnam National University.
Dengan demikian, pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bagian penting dalam menghasilkan kebijakan iptekin yang adaptif dan implementatif di Indonesia.
Baca juga: BRIN lakukan revitalisasi dan peningkatan infrastruktur iptek nuklir
Baca juga: BRIN bentuk belasan organisasi riset dan ratusan pusat riset
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
