Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, transformasi digital di industri perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), bisa dijadikan pemicu bagi kebangkitan BPD itu sendiri sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk pemerataan ekonomi daerah yang berkesinambungan.BPD yang dimiliki oleh pemda diharapkan dapat lebih mendukung perekonomian daerah masing-masing, salah satunya adalah dengan implementasi transaksi digital non tunai
"Dengan hadirnya layanan digital keuangan saat ini, sudah seharusnya menjadi pemicu bagi BPD untuk lebih bangkit dan melihatnya sebagai peluang. BPD yang dimiliki oleh pemda diharapkan dapat lebih mendukung perekonomian daerah masing-masing, salah satunya adalah dengan implementasi transaksi digital non tunai," ujar Purbaya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, digitalisasi memang tren yang baik, namun industri perbankan tidak boleh terlena dan terus menjaga keamanan transaksi nasabah, dengan manajemen risiko yang kuat untuk melindungi nasabah dari risiko pemanfaatan teknologi.
"LPS memiliki pengalaman dalam meningkatkan keamanan digital, dan kami pun siap untuk berbagi pengalaman kami. Selain itu BPD juga perlu untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan melek digital," katanya.
Baca juga: LPS: Bank dan nasabah harus waspadai penyalahgunaan data pribadi
Ia menambahkan, sebagai bagian dari otoritas keuangan, LPS hadir untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan. LPS secara intensif akan terus melakukan komunikasi publik yang efektif tentang skema penjaminan simpanan, terlebih di era digital seperti sekarang.
Berdasarkan data LPS, tiering dan nominal yang dijamin oleh LPS, total simpanan BPD pada Agustus 2021 mencapai sekitar Rp655 triliun. Tiering simpanan dengan saldo Rp100 juta-Rp200 juta naik paling tinggi sebesar Rp3,38 triliun.
Dari total simpanan BPD tersebut, total simpanan yang dijamin LPS sebesar Rp293,22 triliun atau naik sebesar Rp14,46 triliun.
Untuk distribusi di Pulau Jawa, simpanan BPD tertinggi adalah BPD Jabar sebesar Rp110,23 triliun, serta jika dilihat total DPK sebagian besar masih lebih besar di Pulau Jawa sebesar 78,3 persen.
Sedangkan, di luar Pulau Jawa, yang terbesar adalah BPD Sumut dengan total simpanan tertinggi sebesar Rp31,72 triliun.
"Jadi jika dilihat antara BPD Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, masih belum merata, tapi kami yakin dengan semakin bertumbuhnya ekonomi di luar Pulau Jawa kontribusi BPD luar Pulau Jawa akan semakin besar lagi," ujar Purbaya.
Baca juga: LPS: Kemampuan literasi penting dalam keputusan keuangan individu
Melihat hal tersebut, Purbaya pun mengimbau agar peran pemerintah daerah lebih aktif lagi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya dan pemerintah pusat akan terus mendukung untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia juga berharap layanan BPD di luar pulau Jawa untuk lebih ditingkatkan sehingga kualitasnya sama atau bahkan melebihi dari BPD di Pulau Jawa.
Selain itu, bank juga bisa memanfaatkan peluang munculnya teknologi baru yang kini mulai terbuka lebar. BPD di luar Pulau Jawa juga bisa meningkatkan dana-dana dari korporasi untuk membantu bisnis di daerah agar lebih maju.
"Likuiditas BPD tergolong masih cukup ample, untuk itu kami berharap dapat lebih agresif untuk menyalurkan kredit sehingga pemulihan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih cepat. Program transformasi BPD ke depan pun perlu diarahkan untuk memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis, dengan demikian BPD dapat lebih mampu berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi positif bagi daerah," kata Purbaya.
Baca juga: LPS: Holding ultra mikro langkah efektif percepat pemulihan ekonomi
Baca juga: Asbanda sebut tiga tantangan BPD untuk bangun perekonomian daerah
Baca juga: Wapres minta percepat konversi BPD ke Bank Syariah
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
