"Terkait dengan data, karena itu sangat penting. Supaya betul-betul tepat sasaran. Misalnya di Bojonegoro, setelah kita lakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa, di mana kita sudah fokus betul pada warga miskin ekstrem di desa," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa malam.
Ia mengemukakan, jumlah warga desa Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1.035.416 jiwa.
Kementeriannya membagi dua kategori warga miskin ekstrem. Pertama, warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan.
Baca juga: Kemendes PDTT menggandeng FK UI kirim dokter muda ke pelosok desa
Baca juga: Kemendes PDTT digitalisasi BUMDes percepat pemulihan ekonomi nasional
Warga miskin ekstrem itu miliki ciri lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis atau yang menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai.
"Dengan bahasa lain, ini warga miskin ekstrem yang memang betul-betul tidak bisa diberdayakan, hingga negara wajib hadir untuk kelangsungan hidupnya," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa saat mengikuti rapat percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dipimpin Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, Selasa (28/9).
Untuk kategori kedua, ia mengatakan warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.
Warga miskin ekstrem itu masih cukup produktif dengan usia 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, dan bukan golongan difabel.
"Nah, dari dua profil kemiskinan ekstrem ini atau warga miskin ekstrem ini, di kabupaten Bojonegoro dapat kita laporkan yang warga miskin ekstrem 96.837 jiwa, di mana kategori satu itu 14.059 jiwa, untuk kategori dua 82.778 jiwa," paparnya.
Untuk kategori satu, disampaikan, terdapat di 415 desa, sedangkan kategori dua, terdapat di 417 desa. Artinya, 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terdapat warga miskin ekstrem.
"Artinya data-data seperti ini memungkinkan untuk ketepatan sasaran seperti yang diharapkan," ujarnya.
Oleh karena itu, Gus Halim meminta Bupati dan Kepala Daerah untuk melihat akurasi data yang sudah dikumpulkan sendiri oleh desa melalui relawan desa tersebut.*
Baca juga: Kemendes PDTT: Penggunaan Dana Desa berdasarkan kebutuhan warga
Baca juga: Mendes PDTT: Teknologi berperan penting promosikan produk desa
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
