Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tepat keputusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
“Ya, sudah tepat karena Myanmar tidak mematuhi keputusan ASEAN yang lalu,” kata Hikmahanto di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan Myanmar tidak menjalankan komitmennya terhadap proses perdamaian di negara itu.
Selain itu, ASEAN juga tidak mendapatkan respon yang baik dari junta terkait implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus).
Brunei Darussalam sebagai pemimpin ASEAN saat ini memutuskan untuk mengundang pihak non-politik Myanmar ke KTT yang digelar pada 26-28 Oktober mendatang.
Baca juga: AS: KTT ASEAN tanpa Myanmar langkah signifikan, tapi belum cukup
Terkait hal itu, Hikmahanto menilai ASEAN tidak perlu mengundang Myanmar, sekalipun pihak non-politik, ke KTT.“Tidak perlu ada yang diundang. ASEAN mendengarkan laporan dari utusan khusus. Setelah itu baru mengambil sikap,” katanya.
Dia menuturkan kondisi yang tidak mudah seperti ini menjadi tantangan bagi ASEAN, terlebih dengan adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China, dan potensi intervensi dari kelompok AUKUS (AS, Inggris, dan Australia).
“Sementara ASEAN sekarang sulit mempunyai sikap bersama atas dasar konsensus,” kata Hikmahanto.
Baca juga: Menlu Malaysia: ASEAN tak undang junta Myanmar ke KTT bukan hukuman
ASEAN memutuskan untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing pada KTT akhir bulan ini, setelah para menteri luar negeri ASEAN mengadakan pertemuan khusus pada Jumat malam (15/10) untuk membahas kegagalan militer Myanmar menjalankan proses perdamaian.
Keputusan itu menandai langkah berani dan langka yang diambil oleh ASEAN, yang selama ini memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain terhadap Myanmar.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai tepat keputusan untuk tidak melibatkan pemimpin junta dalam pertemuan puncak ASEAN, tetapi dia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.
“Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan. Safety and well-being. Rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia,” kata dia.
Baca juga: Oposisi Myanmar sambut keputusan ASEAN tak undang pemimpin junta
Baca juga: Menlu RI: ASEAN beri ruang bagi Myanmar pulihkan demokrasi
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
