Untuk itu, Ganip telah mempersiapkan strategi untuk gelaran kelas dunia yang sesuai prosedur dan protokol kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Kita harus bisa membuktikan kepada dunia, bahwa Bangsa Indonesia sanggup untuk melaksanakan gelaran tersebut dengan tetap memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan sesuai standar dari WHO," ucap Ganip dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain akan menjadi tempat berlangsungnya KTT G20, sejumlah agenda penting juga akan diadakan di Pulau Bali antara lain tuan rumah ajang Bulu Tangkis internasional pada akhir November 2021, juga tuan rumah Konvensi tentang bahaya merkuri, COP-4 Minamata Convention pada Maret 2022 dan Pertemuan G-20 pada Oktober 2022.
Baca juga: Kepala BNPB: Indonesia jadi laboratorium bencana
Baca juga: Kepala BNPB ajak semua komponen gotong royong bangun ketangguhan
Ganip Warsito saat memberikan arahan dalam deklarasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan deklarasi Gojek Peduli Bencana se-Bali di Gianyar, Bali, mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta agar semua pihak mengantisipasi lonjakan gelombang COVID-19 menjelang KTT G-20 di Provinsi Bali.
Permintaan Presiden sangat beralasan, karena seperti diketahui, Pemerintah bersama-sama Pemerintah Provinsi Bali, telah memutuskan untuk membuka kembali pariwisata di Bali, sejak tanggal 14 Oktober 2021.
Keputusan ini diambil atas pertimbangan dan evaluasi penanganan COVID-19 di Bali, yang kita anggap baik dan siap untuk mulai menerima kembali, wisatawan dan menyelenggarakan sejumlah gelaran, baik skala nasional maupun yang berskala internasional.
"Keputusan ini tentu saja memiliki implikasi, bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha, benar-benar harus menyiapkan diri sebaik mungkin, agar pembukaan kembali kegiatan ekonomi, bisa berjalan berkelanjutan dengan didukung penerapan disiplin Protokol Kesehatan yang tinggi," ucap Jenderal Bintang Tiga itu.
Ganip mengatakan semua pihak patut bersyukur bahwa pengendalian COVID-19 di Indonesia berjalan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga, yang masih berjibaku dengan kenaikan kasus, akibat serangan varian-varian baru COVID-19.
"Strategi utama pengendalian COVID-19 dari Pandemi menuju Endemi, yaitu dengan disiplin 3M yang kuat, pelaksanaan 3T yang tinggi, dan cakupan serta percepatan vaksinasi yang luas, wajib menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar dia.
BNPB sendiri, menurut Ganip pada bulan Mei 2022 nanti akan menjadi pengampu satu perhelatan internasional di bidang penanggulangan bencana yakni Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.
Selain ancaman COVID-19, Ganip menjelaskan tantangan yang ada, tidak semata-mata terbatas pada bagaimana semua pihak bisa mengendalikan COVID-19, yang termasuk bencana non-alam.
"Kita juga mengetahui bahwa Bali juga sarat dengan potensi bencana alam yang kompleks, yang juga bisa berdampak sangat signifikan terhadap pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya," kata mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ini.
Masih segar dalam ingatan, bencana alam Letusan Gunung Agung pada tahun 2017 yang lalu, telah menimbulkan kerugian, setidaknya ada 40.000 orang harus dievakuasi. Bandara I Gusti Ngurah Rai, harus ditutup dengan membatalkan setidaknya 400 penerbangan, dan berdampak pada sedikitnya 59.000 calon penumpang.
Tingginya potensi bencana alam di Bali, juga diingatkan kembali Ganip Warsito saat tiga warga di Kabupaten Bangli dan Karangasem menjadi korban dari gempa berkekuatan Magnitudo 4,8, yang menyebabkan longsor di Desa Trunyan, Karangasem, pada tanggal 16 Oktober 2021 yang lalu.
"Untuk itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita semua, harus dilakukan untuk semua jenis bencana, yang berpotensi terjadi di wilayah Bali," pesannya.
Secara khusus Ganip mengucapkan terima kasih kepada Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali karena telah menyediakan wadah kolaborasi, yang mempersatukan dukungan semua pihak dalam kerangka Pentahelix, untuk bersama-sama mengurangi potensi risiko bencana di Bali.
Peran komunitas sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah sangat krusial. Tidak hanya pada saat terjadi bencana, namun pada saat sebelum bencana pun, komunitas dan relawan bisa berperan sangat penting, dalam mengedukasi masyarakat dengan cara dan metoda berkomunikasi, sesuai dengan adat dan budaya masyarakat, sehingga pesan kesiapsiagaan bisa lebih cepat dan tepat tersampaikan.
"Saya mengharapkan Deklarasi Forum Pengurangan Risiko Bencana se-Provinsi Bali ini, akan terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan nyata dan berkesinambungan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tentunya akan memberikan dukungan melalui sinergi dengan kegiatan-kegiatan di unit kerja yang sedang dan akan berjalan," kata Ganip.*
Baca juga: BNPB bagikan 332 ribu masker untuk warga Ambon
Baca juga: BNPB: Jumlah DAS kritis meningkat setiap tahun
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
