"Melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, hilirisasi dari digitalisasi kita harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri kita, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, ultramikro, BUMDes, dan koperasi," kata Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Latif, dalam siaran pers, dikutip Sabtu.
Baca juga: Kominfo pastikan pinjol ilegal ditindak tegas lewat penguatan regulasi
BAKTI bekerja sama dengan BUMDES untuk menciptakan desa mandiri, oleh karena itu diperlukan infrastruktur telekomunikasi agar pelaku UMKM di desa bisa mengembangkan usahanya.
"Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong BUMDes dan juga UMKM desa untuk mendigitalisasikan bisnisnya, mengembangkan pasar mereka dan menggunakan infrastruktur yang sudah dibangun oleh BAKTI," kata Anang.
Program pemberdayaan BUMDes ini dipandang relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDG's), yaitu membangun berdasarkan hak asasi manusia sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal.
Kerja sama ini diwujudkan dengan pelatihan dan pendampingan menggunakan aplikasi toko dalam jaringan BUMDesmart bagi UMKM lokal dan BUMDES. Pelatihan ini juga melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pelatihan ini dimulai dari literasi digital dan pengetahuan tentang pemasaran digital.
Baca juga: Kominfo dorong transformasi pertelevisian lewat penguatan regulasi
"Kami memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka untuk bisa memasarkan produk. Baik yang baru memulai bisnis, maupun yang produknya sudah siap digunakan dengan adanya layanan bagi BUMDes," kata Anang.
Sekitar 100 BUMDes dan UMKM lokal saat ini sudah menggunakan toko dalam jaringan di bumdesmart.id.
Sementara untuk menghadirkan konektivitas internet mandiri, BAKTI menggagas tiga program kemitraan dengan BUMDes. BAKTI bekerja sama dengan 36 BUMDes dan tiga penyedia layanan internet.
Menurut Anang, 13 BUMDes sudah "on air" dengan total kapasitas internet sebesar 3,5GB per detik.
Saat ini terdapat 64 instansi pemerintah dan swasta; dan 31 sekolah di 40 kecamatan dan 120 desa sudah bisa mengakses layanan internet secara mandiri.
BAKTI juga memberikan layanan internet di daerah pedesaan dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, kementerian, institusi dan mitra strategis.
Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan 4G di 12.548 desa dan kelurahan selesai pada 2022. BAKTI akan membangun infrastruktur di 9.113 desa dan kelurahan, sementara 3.435 lainnya, yang merupakan wilayah komersial, menjadi tugas operator seluler.
Baca juga: Kominfo dukung independensi jurnalis TV Indonesia
Baca juga: Menkominfo tutup akses 4.906 pinjaman "online" ilegal
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
