Para penentang kudeta militer pekan lalu menuduh angkatan bersenjata merekayasa blokade Pelabuhan Sudan untuk menekan para pemimpin sipil dan akhirnya membenarkan rencana untuk mengakhiri pemerintahan sipil. Angkatan bersenjata itu membantah mendalangi blokade itu dan menolak untuk terlibat.
Angkatan bersenjata itu mengatakan blokade tersebut didasarkan pada tuntutan yang sah.
Baca juga: Panglima militer Sudan pecat enam dubes
Sejumlah barikade di pelabuhan dan di jalan utama ke Khartoum disingkirkan mulai Senin pagi selama sebulan, kata Abdallah Abushar, sekretaris Dewan Tinggi Beja, yang memberlakukan blokade pada September.
Anggota kelompok suku Beja telah menutup pelabuhan Laut Merah pada September, menyerukan berbagai tuntutan termasuk penggantian pemerintah yang dipimpin sipil.
Blokade Pelabuhan Sudan, yang menutup terminal Laut Merah dan jalan utama yang menghubungkan ke ibu kota, mengakibatkan kelangkaan gandum dan bahan bakar dan pengalihan rute pengiriman melalui Mesir.
Baca juga: PM Sudan Hamdok ditahan di rumah ketua dewan militer
Kelompok itu menuntut pemerintah sipil diganti dengan teknokrat, dan bahwa bagian dari perjanjian damai Oktober 2020 dengan kelompok pemberontak di seluruh Sudan dirundingkan ulang.
Pekan lalu, militer Sudan mengambil alih kekuasaan lewat kudeta, menahan pejabat sipil dan politisi, dan berjanji untuk membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari teknokrat. Kudeta itu dihadapi dengan oposisi dan demonstrasi jalanan selama seminggu terakhir.
Abushar mengatakan blokade dicabut untuk memungkinkan pembentukan pemerintahan baru, tetapi akan diberlakukan kembali dalam satu bulan sampai sisa tuntutan Beja dipenuhi.
Sumber: Reuters
Baca juga: Kolombia anggap forum INA-LAC penting untuk kuatkan hubungan ekonomi
Baca juga: AS prihatin atas peningkatan operasi militer di Myanmar
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2021
