Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak bagi desa untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka stunting (kerdil).optimis desa-desa dapat menangani stunting, apalagi telah didukung dengan data desa berbasis SDGs Desa
"Badan usaha mikro itu akan menjadi motor penggerak yang efektif bagi usaha lain di desa seperti desa wisata sekaligus mengentaskan kemiskinan dan menekan angka stunting," ujar Mendes dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Mendes PDTT optimis desa-desa dapat menangani stunting, apalagi telah didukung dengan data desa berbasis SDGs Desa.
"Data desa yang dikumpulkan relawan desa itu bisa langsung merujuk pada keluarga dan individu penderita stunting, sehingga penangananya akan lebih mudah," jelas Gus Halim, demikian ia biasa disapa saat menerima kunjungan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Senin (8/11).
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, pandemi COVID-19 membuat banyak hal harus dibenahi, termasuk mengenai konsep desa wisata yang saat ini sudah menjadi ikon penting dalam pariwisata nasional.
Menurutnya, desa wisata yang berbasis alam kini hendaknya diutamakan. Dalam proses pembenahan usaha-usaha di desa seperti pengembangan desa wisata itu, peran BUMDes sangat menentukan.
Sementara itu, GKR Bendara mengaku, menekan angka stunting hingga mencapai nol persen bukan hal mudah.
"Ada banyak faktor berpengaruh mulai dari asupan gizi ibu saat mengandung, faktor ekonomi, pendidikan, juga budaya yang berkembang," tuturnya.
Menurutnya, belum ada data yang valid mengenai stunting. Data yang dilansir BKKBN biasanya berdasarkan persentase.
Ia mencontohkan, data BKKBN menempatkan angka stunting di Kabupaten Gunung Kidul cukup tinggi, padahal kalau dihitung jumlah anak di Kabupaten Sleman lebih banyak.
Salah satu yang diupayakan GKR Bendara ialah program bantuan untuk menekan angka stunting. Ia memberikan bantuan senilai Rp20 juta untuk setiap anak per tahun.
"Jumlah ini termasuk program makanan bergizi dan honor untuk pendamping," katanya.
Baca juga: BKKBN: Pendekatan keluarga strategi pemerintah turunkan angka stunting
Baca juga: BKKBN: Stunting harus ditangani oleh multisektor
Baca juga: Unair: Cegah stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
