• Beranda
  • Berita
  • Wali Kota Surabaya minta PKK dan Dharma Wanita berperan tekan stunting

Wali Kota Surabaya minta PKK dan Dharma Wanita berperan tekan stunting

8 Desember 2021 11:42 WIB
Wali Kota Surabaya minta PKK dan Dharma Wanita berperan tekan stunting
Ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) tengah merayakan HUT ke-22 DWP di Surabaya, Selasa (7/12/2021). ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya.

angka balita stunting di 31 kecamaan Kota Surabaya dalam tiga bulan terakhir turun dari sebelumnya 5.727 kasus menjadi 1.785 kasus

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP)  menjadi garda terdepan menekan stunting di Kota Pahlawan, Jatim.

Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu, mengatakan, seluruh pengurus dan anggota DWP dan PKK Kota Surabaya harus turut serta membahagiakan warga Kota Surabaya.

"Sebab, kami tak ingin, ada lagi bayi stunting hingga ibu hamil yang kekurangan gizi di Kota Pahlawan," katanya.

Untuk itu, Eri berharap PKK dan DWP bisa menjadi tulang punggung dan garda terdepan menekan angka stunting di Surabaya.

"Saya yakin, di tangan wanita, keluarga di Kota Surabaya mampu menjadi keluarga yang hebat dan mampu memiliki pondasi yang kuat," ujarnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta kepada seluruh pengurus dan anggota PKK dan DWP Kota Surabaya untuk terus bergerak demi kepentingan seluruh masyarakat. Sebab, ia meyakini, DWP akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Surabaya.

"Insyaallah apa yang kita lakukan akan menjadi amal jariyah kita. Ayo bersama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi umat di Kota Surabaya," katanya.

Eri sebelumnya mengatakan, angka balita stunting di 31 kecamaan Kota Surabaya dalam tiga bulan terakhir turun dari sebelumnya 5.727 kasus menjadi 1.785 kasus.

"Jadi pada posisi-posisi inilah yang kita lakukan (pemetaan), dari 1.785 itu kita pisahkan lagi. Kita sentuh dalam tiga bulan terakhir, maka dalam tiga bulan ke depan (stunting) harus titiknya nol," katanya.

Menurut dia, pemetaan itu dilakukan supaya dapat diketahui mana warga Surabaya dan non-KTP Surabaya. Termasuk pula warga yang baru pindah ke Surabaya ketika balitanya mengalami gizi buruk atau stunting.

Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan intervensi pemkot untuk menangani kasus balita stunting dapat diprioritaskan.
Baca juga: Angka balita stunting di Surabaya turun jadi 1.785 kasus
Baca juga: Menko PMK : Angka kematian bayi berat badan rendah di NTB tinggi
Baca juga: BKKBN ajak masyarakat terapkan 4T cegah anak lahir stunting

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021