Chollet, dalam kunjungan singkatnya ke Phnom Penh pada Jumat, menyeru Kamboja untuk terus mengecualikan pejabat junta Myanmar serta mendesak negara itu untuk memajukan dan menjunjung tinggi rencana perdamaian oleh ASEAN.
"Kami mengharapkan segala pendekatan yang benar-benar membawa hasil, itu bukan hanya sesuatu yang merupakan pengakuan dengan junta," kata dia.
Lebih lanjut Chollet menjelaskan bahwa AS, yang masih memiliki kedutaan besar di Myanmar, tidak menentang pendekatan yang dilakukan oleh pihak mana pun--selama memiliki tujuan jelas.
"Kami ingin melihat kemajuan yang sesungguhnya di lapangan," tutur dia.
Pernyataan Chollet disampaikan beberapa hari setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan pejabat Myanmar harus diundang kembali ke pertemuan ASEAN, menyusul pengecualian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam KTT tahun ini.
Baca juga: AS prihatin atas peningkatan operasi militer di Myanmar
Myanmar telah jatuh dalam krisis sejak Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel, Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari 2021.
Kudeta militer mendorong unjuk rasa yang menyebar luas dan perlawanan-perlawanan bersenjata yang diwarnai penindasan dan kekerasan.
Militer berdalih pengambilalihan kekuasaan telah sejalan dengan konstitusi dan bahwa oposisi adalah teroris.
Min Aung Hlaing tidak diundang ke KTT ASEAN pada Oktober lalu yang dipimpin oleh Brunei Darussalam, karena dinilai kurang bekerja sama dalam menjalankan rencana perdamaian yang disepakati oleh perhimpunan tersebut.
ASEAN mengungkapkan kekecewaan karena utusan khusus yang telah ditunjuk untuk membantu penyelesaian isu Myanmar tidak diberi akses untuk berkunjung ke negara itu guna menemui semua pihak terkait, termasuk Suu Kyi, yang kini dijatuhi hukuman penjara.
Penjabat menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer mengunjungi Kamboja dan bertemu dengan Hun Sen pada Selasa (7/12), sehari setelah junta mendapat kecaman global karena menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Suu Kyi atas tuduhan hasutan dan melanggar aturan COVID-19.
Sementara Hun Sen, yang menghadapi kritik dari kelompok HAM dan pemerintah Barat atas apa yang mereka lihat sebagai penindasan demokrasi, juga berjanji untuk mengunjungi Myanmar.
Baca juga: AS pertimbangkan langkah politik dan ekonomi terkait krisis Myanmar
Sumber: Reuters
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Suharto
Copyright © ANTARA 2021
