“Hal ini sangat relevan karena pengembangan ekonomi hijau berpusat pada bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang tidak saja menjadi milik generasi sekarang namun milik generasi ke depan,” kata Leonardo di Jakarta, ditulis Selasa.
Baca juga: Bappenas luncurkan kerangka pembangunan ekonomi biru
Menurutnya, meski memang tidak semua orang dapat mengakses dengan level setara, namun aksesibilitas yang adil serta sesuai dengan peran dan fungsi multi-aktor terlibat dalam pengembangan data dapat dipertimbangkan dan diupayakan.
Ekonomi digital dapat berkembang melalui monetisasi data yang telah dikumpulkan dan dapat digunakan menjadi untuk peluasan pemasaran, pengenalan produk baru, pengenalan cara transaksi baru, hingga perluasan interaksi antara produsen dan konsumen.
Namun sebagian dari kepemilikan maupun pengelolaan data, kata Leonardo, cenderung dimonopoli oleh beberapa entitas.
Leonardo mengatakan monetisasi data menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan namun masih dapat diatur sesuai dengan kepentingan publik.
“Potensi adanya dominasi dalam pengelolaan data tentu menjadi perhatian bersama di mana partisipasi pelaku ekonomi digital bahkan negara mungkin menjadi terbatas. Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk mendiskusikan solusi yang terbaik bagaimana bisa mengelola data dengan lebih baik dan mengelola akses secara lebih inklusif,” katanya.
Baca juga: Pemerintah kembangkan hidrogen hijau demi capai target penurunan emisi
Menurutnya, solusi yang perlu dipikirkan sejak awal adalah mitigasi potensi konflik mengenai sifat data sebagai barang pribadi atau sebagai barang publik.
“Masyarakat tentu saja perlu diberdayakan agar memiliki kapasitas sebagai produsen dan pengelola data serta berpartisipasi dalam menjaga akuntabilitas data,” tuturnya.
Transisi ekonomi hijau sendiri, yang dikembangkan melalui teknologi digital, memiliki potensi untuk membantu mengatasi akar krisis global yang saat ini terjadi, termasuk perubahan iklim, polusi sera hilangnya keanekaragaman hayati namun.
Sebagai contoh, penggunaan drone untuk pengumpulan data dalam proyek-proyek UNDP dapat memudahkan pemetakan risiko bencana di Maladewa. Di Peru, data spasial yang terkoneksi dengan komputasi awan digunakan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan pengelolaan hutan yang mencakup integrasi antara kepentingan dari kelompok adat, pemerintah, dan dunia usaha.
Oleh sebab itu, Leonardo mengatakan penerapan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan ilmu data di sektor lingkungan, harus terus didorong pengembangannya di dalam masyarakat.
Namun, tambahnya, hal tersebut juga perlu dilengkapi dengan kebijaksanaan dalam pengembangan sistem dan interaksi agar inovasi digital yang sudah dihasilkan tetap dapat memberikan solusi yang seimbang untuk mengatasi tantangan ekonomi dan lingkungan.
Baca juga: Transformasi ekonomi berbasis inovasi wujudkan Indonesia Maju 2045
Baca juga: Wapres: Indonesia harus fokus pada 1.000 HPK untuk tuntaskan tengkes
Baca juga: Bappenas: Kebutuhan pendanaan mencapai SDGs sebesar Rp67 ribu triliun
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
