Percepatan pembangunan PSN beri multiplier effect sosial ekonomi

Di tengah keadaan pandemi, Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terbukti dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi.

“Di tengah keadaan pandemi, Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung,” katanya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Investasi pembangunan PSN di berbagai sektor juga memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri.

“Di sisi lain, kita berharap penyelesaian PSN ini dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan,” ujarnya.

Airlangga menyampaikan bahwa pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah yang berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang.

Percepatan penyelesaian berbagai PSN akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang dan KPPIP akan terus mengawal serta melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN.

Adapun untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, pemerintah menyadari beberapa tantangan yang harus dicapai, diantaranya memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan Ekonomi.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020-2024.

“Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,” tutur Airlangga.

Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah. Selain itu, terdapat beberapa regulasi lainnya sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

“Kita semua berharap bahwa pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan,” kata Airlangga.