Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong pemerintah daerah mulai membangun sekolah berbasis inklusi untuk memberikan hak pendidikan yang layak kepada para penyandang disabilitas di daerah masing-masing.Kementerian Sosial juga sudah siap memberikan pelatihan kepada para guru sekolah inklusi
"Untuk permasalahan anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus ini memang kewenangannya ada di Kementerian Sosial dan sudah kami sampaikan ke Menteri Pendidikan untuk tindak lanjut permasalahan kurangnya anak-anak disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan ini," kata Tri Rismaharini di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Sabtu.
Baca juga: Sekolah Muhammadiyah Bireuen jadi model sekolah inklusi di Aceh
Hal ini dikatakan, Menteri Risma saat melakukan kunjungan ke Mentok, Kabupaten Bangka Barat, dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2021.
Menurut dia, permasalahan pentingnya memberikan pendidikan yang layak untuk anak disabilitas juga sudah disampaikan kepada Bupati Bangka Barat agar nantinya bisa ditindaklanjuti di daerah itu.
Baca juga: Pemkot Tangerang resmikan 79 sekolah inklusi anak berkebutuhan khusus
"Kami di Kementerian Sosial juga sudah siap memberikan pelatihan kepada para guru sekolah inklusi tentang bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus," katanya.
Menurut dia, di sejumlah daerah untuk anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar biasanya tidak mau sekolah atau orang tuanya tidak mau menyekolahkan karena ketersediaan sekolah luar biasa (SLB) di daerah jumlahnya terbatas dan jaraknya cukup jauh dari rumah tinggal.
Baca juga: Pemkot Tangerang bentuk sekolah inklusi setiap kecamatan
Untuk itu, daerah perlu mendorong sekolah di tingkat kecamatan untuk menjadi sekolah inklusi sehingga para anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan layak, khususnya untuk tingkat sekolah dasar.
"Itu sudah saya lakukan di Surabaya. Jadi sekarang di Surabaya sudah banyak sekolah dasar yang inklusi," katanya.
Menurut Risma, ketersediaan sekolah inklusi penting, minimal untuk tingkat sekolah dasar karena ada aturan maksimal jarak yang harus ditempuh anak usia sekolah dasar.
Baca juga: Mensos masukkan anak disabilitas Pangkalpinang ke sekolah vokal
"Ada aturan untuk jarak tempuh sekolah anak, untuk SD sekian, SMP sekian dan SMA jangkauannya semakin luas. Nah untuk tingkat SD kalau bisa diperpendek jaraknya dengan menyiapkan sekolah inklusi sehingga mereka tidak harus ke SLB," katanya.
Ketersediaan sekolah inklusi ini juga akan mengurangi anggaran pemerintah karena untuk membangun sekolah luar biasa di tingkat kecamatan sangat mahal, padahal anak yang berkebutuhan khusus jumlahnya hanya sedikit.
Baca juga: Mensos bantu cold stroge warga pesisir korban banjir di Batu Belubang
"Sebaiknya memang disiapkan sekolah inklusi di tiap kecamatan," ujarnya.
Sekolah inklusi merupakan tempat anak-anak berkebutuhan khusus dapat ikut belajar bersama para siswa normal reguler dengan pendampingan khusus dari guru selama kegiatan belajar mengajar.
Dengan adanya sekolah inklusi diharapkan terjadi kesetaraan anak disabilitas dengan anak normal, terjadi pendidikan yang mengajarkan kebersamaan dan menghilangkan diskriminasi.
Baca juga: Mensos kunjungi korban rob di Desa Batu Belubang Bangka Tengah
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
