Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia menegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan melalui penanganan perubahan iklim dalam rangkaian Dubai Expo 2020.Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometrologi hingga 80 persen dari seluruh bencana di Indonesia
"Masalah perubahan iklim merupakan bahaya yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, pengurangan emisi gas rumah kaca dan target untuk menjaga peningkatan temperatur global di bawah 1,5-2 derajat celcius harus menjadi perhatian bersama," ujar Febrio dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Dalam hal ini, ia menilai peran APBN sebagai instrumen fiskal penting baik dari sisi belanja, fasilitas perpajakan, maupun pembiayaan.
Kebijakan harga karbon, salah satunya pajak dan pasar karbon, juga segera diimplementasikan untuk mendorong lebih banyak pihak terlibat dalam penanggulangan perubahan iklim di Indonesia.
Menurut Febrio, Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dikarenakan merupakan negara kepulauan dengan 17.000 pulau yang 65 persen penduduknya tinggal di wilayah pesisir, sehingga risiko seperti kelangkaan air, kerusakan ekosistem darat dan laut, kelangkaan pangan dan penurunan kualitas kesehatan terus mengancam populasi di Indonesia.
"Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometrologi hingga 80 persen dari seluruh bencana di Indonesia," katanya.
Net Zero Emission (NZE), sambung dia, dipandang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita hingga 2,5 kali lipat dan memberikan PDB per tahun hingga 2 persen lebih tinggi dari Business As Usual (BAU).
Hal ini akan memberikan peluang yang baik bagi Indonesia untuk bergerak menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mengutamakan transisi yang adil dan terjangkau.
Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk penanganan perubahan iklim melalui dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang menargetkan penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.
Komitmen tersebut juga telah diperbarui melalui penyampaian Updated NDC pada tahun 2021, di mana didalamnya juga memuat strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050) yang menargetkan pencapaian Net Zero pada 2060 atau lebih awal.
Indonesia Second Biennial Update Report mencatat, selama lima tahun terakhir, APBN telah memberikan kontribusi sekitar 23,1 persen per tahun dari total kebutuhan pembiayaan untuk mitigasi perubahan iklim atau rata-rata Rp266,2 triliun per tahun.
Sedangkan rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN mencapai 4,1 persen per tahun.
Baca juga: Wamenkeu: Rata-rata anggaran perubahan iklim RI capai 4,3 persen APBN
Baca juga: Kemenkeu: RI penggerak pertama penanggulangan iklim berbasis pasar
Baca juga: Stafsus Menkeu: COP26 jadi momentum RI sebagai tujuan investasi hijau
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
