Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung dan memfasilitasi swasta untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) unggul dan infrastruktur riset yang bersifat terbuka.Aktivitas riset seharusnya didominasi oleh pihak swasta
"Mereka (swasta) tertarik melakukan product development (pengembangan produk) yang bisa memberikan diferensiasi pada produknya, dan untuk melakukan itu perlu riset. Tujuan mereka bukan risetnya, tapi diferensiasi produknya," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
BRIN menyediakan SDM unggul dan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan pihak swasta secara terbuka (open platform) melalui skema-skema pendanaan dan fasilitasi.
Handoko menuturkan 80 persen aktivitas riset di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pemerintah. Padahal, jika merujuk pada standar Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO), aktivitas riset seharusnya didominasi oleh non-pemerintah atau swasta.
Oleh karena itu, keberadaan BRIN memiliki peran untuk memudahkan dan mendorong swasta lebih banyak masuk ke dalam aktivitas riset.
"Aktivitas riset seharusnya didominasi oleh pihak swasta, karena pihak swasta yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan pemerintah," ujar Kepala BRIN.
Baca juga: Pemerintah dorong swasta lakukan lebih banyak riset
Baca juga: BRIN dorong swasta masuk aktivitas riset dengan investasi minim
Menurut Handoko, swasta memerlukan riset untuk pengembangan produk, yang bisa memberikan diferensiasi pada produk, karena itu bisa menciptakan nilai tambah ekonomi, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Sebagai contoh, tanaman kencur jika dikembangkan menjadi fitofarmaka melalui aktivitas riset, akan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, dibanding dijual dalam bentuk produk bubuk saja.
Selama ini, swasta enggan masuk ke dunia riset karena memerlukan biaya dan risiko yang tinggi. Untuk itu, pemerintah melalui BRIN perlu hadir dengan mengambil risiko tersebut melalui penyediaan SDM unggul dan infrastruktur.
"Karena itu (SDM unggul dan infrastruktur) menjadi biaya yang paling mahal di dalam riset, dan itu sesuatu yang bisa dikontrol pemerintah. Karena di BRIN sudah punya SDM unggul, infrastruktur, dan anggaran, kita bisa balik memfasilitasi pihak non-pemerintah untuk masuk ke riset dengan mudah," tuturnya.
Ia mengatakan jika secara global, seharusnya riset yang dilakukan pemerintah adalah riset yang memang swasta tidak bisa masuk atau big science, dan riset yang bersifat advanced (berorientasi masa depan) sehingga tidak menarik untuk swasta.
Sedangkan riset yang dilakukan swasta adalah riset untuk pengembangan produk yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi.
"Umumnya, 80 persen riset itu pasti gagal. Kalau gagal, dia tidak begitu rugi, karena investasi SDM dan infrastruktur sudah BRIN sediakan. Tapi kalau berhasil, BRIN bisa minta lisensi, dan (hasil lisensi) itu yang BRIN kembalikan ke negara,” kata Handoko.
Baca juga: BRIN sebut kontribusi swasta terhadap riset masih rendah
Baca juga: Dorong pendanaan swasta, industri bisa manfaatkan SDM & fasilitas BRIN
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
