Panja Komisi IV DPR rekomendasi peningkatan sarana prasarana perikanan

26 Januari 2022 16:40 WIB

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Parlemen Senayan di Jakarta, Rabu (26/1/2021). ANTARA/Tangkapan layar

Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI tentang Sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan dan Perikanan merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.

Anggota Panja Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat membacakan rekomendasi panja dalam rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran program dan kegiatan KKP harus ditambah agar dapat optimal dan terasa dampaknya ke masyarakat.

KKP juga diminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membangun infrastruktur pendukung di sentra perikanan. Dengan anggaran yang ditambah tersebut juga diharapkan bisa menambah infrastruktur kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang dapat menjangkau wilayah zona ekonomi eksklusif sehingga mampu mencegah dan memberantas pelaku IUU fishing di perairan Indonesia.

"Keenam, pengawasan kepatuhan kapal ikan Indonesia mengingat mempunyai korelasi positif dengan peningkatan PNBP dan pajak, serta daya dukung ekosistem sumber daya kelautan perikanan," kata Johan.

Rekomendasi juga menyarankan untuk memperbarui teknologi di balai riset dan observasi laut Bali seperti pendeteksi ikan, mangrove, terumbu karang, tambak budidaya, dan oseanografi. Selain itu juga memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana prasarana perikanan balai budidaya laut Ambon seperti hatchery dan peningkatan teknologi produksi.

Panja Komisi IV DPR RI juga merekomendasikan agar KKP menyederhanakan perizinan, asuransi nelayan kecil dimunculkan kembali, serta mendorong pemerintah untuk melakukan audit kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa kabupaten. Selain itu juga diharapkan untu mengoptimalisasi bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat koperasi dan UMKM.

KKP juga direkomendasikan untuk melakukan peningkatan keterampilan dasar melalui pelatihan bagi pelaku usaha, termasuk keterampilan basic safety training untuk nelayan.

Johan menyebutkan Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan Komisi IV DPR RI memandang perlu bahwa panja tersebut untuk dilanjutkan kembali.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPR RI ingin anggaran KKP dapat ditambah
Baca juga: KKP: Investasi kelautan dan perikanan 2021 capai Rp6,02 triliun
Baca juga: KKP bangun gudang beku berkapasitas 300 ton di Indramayu, Jabar