"Kami berikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan kekerdilan di Jember karena tahun lalu tidak sampai Rp10 miliar, namun tahun ini mencapai Rp16,4 miliar," katanya usai memberikan paparan penanganan kekerdilan di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut untuk melakukan berbagai program konvergensi penanganan kekerdilan di Jember berupa nonfisik, sedangkan anggaran fisik juga disiapkan sebesar Rp1,1 miliar.
"Prevalensi angka kekerdilan di Jember 23,9 persen dan angka tersebut di bawah rata-rata nasional 24,4 persen, sehingga secara umum cukup bagus dan diharapkan angka itu terus menurun," tuturnya.
Baca juga: 15 kabupaten NTT darurat kekerdilan
Baca juga: BKKBN terus masifkan peran perguruan tinggi guna turunkan kekerdilan
Hasto menjelaskan agar semua anggaran dan program di kementerian untuk kekerdilan harus benar-benar tertuju kepada para penerima di daerah dan tepat sasaran khususnya di Kabupaten Jember.
"Harus sampai ke penerima ibu hamil, bayi, dan keluarga. Itu poin pentingnya penanganan konvergensi kekerdilan, kemudian poin penting kedua yang diperhatikan adalah supaya tidak meleset, sehingga data harus jelas.
Bahkan, BKKBN menyediakan data terkait dengan data keluarga yang berisiko terjadi kekerdilan dengan nama dan alamat yang jelas, seperti hamil di usia 36 tahun ke atas dan pasangan yang menikah usia 16 tahun harus selalu dimonitor," katanya.
Di samping itu juga, masyarakat masih ada yang acuh terhadap kualitas sanitasi di rumahnya seperti airnya ada tapi tidak layak, sehingga pemerintah harus hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut secara perlahan.
"Kami juga menurunkan 5 ribu pendamping keluarga untuk mengatasi masalah kekerdilan di Jember yang mengawal keluarga sasaran untuk mencegah terjadinya kasus kerdil," ujarnya.
Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan konvergensi penurunan kekerdilan itu merupakan rangkaian usaha yang membutuhkan gerak sinergi bersama yang kompak.
"Konvergensi penurunan kekerdilan itu perlu kekompakan bersama. Kami berharap adanya kolaborasi BKKBN dapat menurunkan angka kekerdilan di Jember lebih maksimal," katanya.
Berdasarkan data, jumlah kekerdilan di Kabupaten Jember tahun 2021 tercatat 23,90 persen dari jumlah balita sebanyak 173.043 anak dan jumlah tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya yakni 37,94 persen.*
Baca juga: Kepala BKKBN: Jatim jadi provinsi prioritas penanganan kekerdilan
Baca juga: BKKBN dan Rumah Zakat teken MoU tunjang pembangunan keluarga
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
