Teten minta informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dipercepat

15 Maret 2022 16:16 WIB

Tangkapan layar - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam "Sosialisasi Percepatan Penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Produk Koperasi dan UMKM melalui E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta, Rabu (15/3). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas.

Jadi semuanya harus kita siapkan di akhir tahun, sehingga begitu di awal tahun implementasi pengadaan bisa lebih baik

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih cepat diberikan kepada UMKM agar dapat segera mengidentifikasi kebutuhan belanja.

“Yang penting UMKM mengidentifikasi kebutuhan belanja kementerian, lembaga, dan (satuan perangkat) daerah dari jauh-jauh hari karena UMKM modalnya terbatas, suplai bahan bakunya juga masih belum sempurna seperti industri besar. Sehingga kalau pengadaannya mendadak-mendadak, UMKM biasanya sulit untuk bisa memenuhi ini,” ujar Teten Masduki dalam webinar, Jakarta, Selasa.

Kementerian Koperasi dan UKM disebut menyiapkan UMKM untuk menjadi pemasok ) kebutuhan barang dan jasa pemerintah dari segi kapasitas maupun kualitas produk.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, seluruh prosedur pengadaan barang dan jasa harus selesai antara bulan November sampai Desember sehingga di bulan Januari yang menjadi awal tahun, berbagai kebutuhan pemerintah dapat terimplementasi.

“Jadi semuanya harus kita siapkan di akhir tahun, sehingga begitu di awal tahun implementasi pengadaan bisa lebih baik,” ucap Teten Masduki.

Baca juga: Kemenperin berkomitmen kawal kegiatan pengadaan barang dan jasa

Pihaknya juga akan melakukan identifikasi terhadap produk-produk dari sisi suplai guna mengetahui apa saja kebutuhan pemerintah dan barang-barang impor yang dapat disubstitusi oleh produk UMKM.

“Karena itu, saya ingin dapat dukungan dari kepala dinas koperasi dan UKM, asosiasi-asosiasi, untuk segera mengisi e-Katalog, termasuk yang di SMEsta.id,” kata Teten Masduki.

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Abdullah Azwar Anas menambahkan daerah yang tidak belanja produk UMKM hingga 40 persen akan diberi sanksi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

“UMKM sekarang mesti bersiap diri untuk dipersiapkan masuk ke marketplace-nya tadi. Maka kalau bisa, dinas UMKM di setiap kabupaten/kota membuka klinik memfasilitasi UMKM masuk ke marketplace,” ungkap Abdullah.

Baca juga: LKPP: Belanja pemerintah Rp1.200 triliun bisa jadi peluang pasar UMKM