“Sosialisasi program ini merupakan bentuk aktualisasi visi dan misi Presiden Joko Widodo yang menginginkan sertifikasi tanah dapat berjalan secara saksama, menyeluruh, dan masif untuk masyarakat melalui Program PTSL,” kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat memberikan sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Padang, Senin (25/4).
Baca juga: Menteri ATR/BPN targetkan seluruh bidang tanah di desa bersertifikat
Guspardi mengajak masyarakat memahami manfaat Program PTSL yang digagas Kementerian ATR/BPN. Menurut dia, dengan didaftarkannya bidang tanah, maka dapat memberikan kepastian hukum bagi tanah yang dimiliki masyarakat.
“Selain itu, sertifikat tanah berguna untuk kenyamanan dan keamanan agar tidak diganggu siapa pun,” ujarnya.
Dia mengajak tokoh masyarakat ikut menyampaikan dan menyosialisasikan Program PTSL kepada masyarakat di sekitarnya.
Baca juga: Menteri Sofyan Djalil serahkan 2.989 sertifikat tanah di Tangerang
Baca juga: Pemkot Jaktim serahkan sertifikat tanah bagi warga Kecamatan Makasar
Langkah tersebut, menurut dia, agar setiap jengkal tanah di mana pun dan bagaimanapun kondisinya harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang sah.
“Apalagi Program PTSL tidak berbayar atau gratis. Masyarakat yang tanahnya belum terdaftar agar dari sekarang memasang patok tanda batas tanahnya agar memudahkan petugas ukur dari Kementerian ATR/BPN melakukan pengukuran dalam rangka Program PTSL,” katanya.
Politisi PAN itu menilai ketika masyarakat sudah menerima sertifikat tanah diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pendamping modal usaha produktif.
Dalam sosialisasi hadir sebagai narasumber, yaitu Kabag Humas dan Hubungan Kelembagaan Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan, Kakanwil BPN Sumatera Barat Syaiful, dan moderator Kepala Kantor BPN Kabupaten Solok Nurhamida.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
