Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menyatakan bantuan yang diberikan oleh aparat, seperti TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam perluasan cakupan vaksinasi bukti minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia.
“Di negara lain, tidak ada TNI/Polri dan BIN yang melakukan vaksinasi, itu hanya ada di Indonesia. Kita bersyukur, tapi itu menunjukkan infrastruktur kesehatan kita tidak cukup. Kalau cukup, tidak perlu ada TNI/Polri untuk mengurus tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kesehatan,” kata Ridwan dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Ridwan menuturkan meskipun bantuan dari TNI/Polri dan BIN menunjukkan bahwa nilai luhur bangsa, yakni gotong royong masih terlihat, negara perlu mengakui bahwa jumlah faskes yang tersedia di seluruh penjuru negeri sangat minim.
Baca juga: Kemenkes: Penurunan kunjungan faskes jadi tantangan penanganan TB
Ia memberikan gambaran bahwa faskes milik Indonesia berada jauh di bawah Thailand, yang memiliki kurang lebih sekitar 70 juta penduduk, namun fasilitas kesehatannya sebanyak 10.000.
Jawa Barat yang memiliki 50 juta penduduk dan hampir sama dengan Thailand, hanya memiliki faskes sekitar 1.000 saja. Bila melihat rencana jangka panjang, Indonesia harus menaikkan jumlah Puskesmas lima kali lipat dari sebelumnya.
“Kalau Puskesmasnya bisa naik lima kali lipat, ketika ada pandemi lagi, pertahanan kesehatan itu bisa dilakukan,” kata dia.
Apalagi, selain pandemi COVID-19, Indonesia sedang berjuang mengatasi permasalahan kekerdilan pada anak (stunting). Jawa Barat juga sedang berusaha untuk menurunkan angka prevalensi stunting yang masih sekitar 13 persen.
Menurutnya, peningkatan kapasitas faskes juga menjadi hal yang sangat penting mengingat penduduk yang berusia di bawah 40 tahun di Jawa Barat sudah mendekati 60 persen dan membutuhkan pengawalan yang serius dari pihak kesehatan.
Baca juga: Satgas: Vaksinasi, Prokes, ketahanan faskes modal masyarakat produktif
Baca juga: Pemerataan faskes hingga daerah tertinggal tantangan program wajib JKN
Sadar akan minimnya faskes yang tersedia, Ridwan mengaku pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya, mulai dari pembuatan Program Percepatan Penurunan Stunting melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat, Program Ojek Makanan Balita (OMABA), dimana makanan yang dibuat oleh tim PKK diantarkan oleh ojek kepada balita sebanyak dua porsi per hari.
Ia berharap pembangunan infrastruktur utamanya puskesmas, dapat segera diwujudkan oleh negara agar benar-benar meraih Indonesia Emas pada tahun 2045.
“Kami dekat dengan bonus demografi. Oleh karena itu, pencegahan stunting dan Program Keluarga Berencana ini luar biasa (harus terus dilakukan),” ucap Ridwan.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
