"Sulit bagi pemerintah memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi kalau hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers secara virtual yang diikuti dari YouTube Kemenkes RI di Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan jumlah puskesmas saat ini tidak akan cukup menjangkau masyarakat hingga ke seluruh pelosok Tanah Air.
Baca juga: Menkes akan tingkatkan peran posyandu untuk surveilans tuberkulosis
Kemenkes perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan memanfaatkan tambahan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan yang berjumlah sekitar 300 ribuan unit hingga kawasan pelosok.
"Kita sudah amati, fasilitas kesehatan yang jumlahnya sekitar 300 ribuan unit adalah posyandu yang sudah dibuat cukup lama, berjalan baik dan dikenal masyarakat di seluruh pelosok Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, Kemenkes bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah mengaktifkan kembali posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan standar kepada masyarakat.
Dalam implementasinya, kata Budi, akan ada 10 hingga 20 layanan kesehatan primer yang bisa diberikan oleh posyandu kepada masyarakat. "Kita akan pastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung segera dilengkapi. Salah satunya imunisasi," katanya.
Baca juga: Revitalisasi Posyandu tingkatkan kualitas kesehatan warga saat pandemi
Menurut Budi, kebijakan itu sejalan dengan program transformasi layanan primer di Indonesia. "Imunisasi nasional sukses kalau didukung kader posyandu," katanya.
Dalam acara yang sama, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan situasi pandemi COVID-19 memicu cakupan imunisasi nasional berjalan lambat akibat kekhawatiran tenaga kesehatan maupun masyarakat terhadap penularan COVID-19.
"Selama pandemi ini cakupannya sangat tertinggal," katanya.
Tahapan pertama Bulan Imunisasi Anak Nasional dimulai pada Mei 2022 di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dengan sasaran imunisasi campak rubella pada anak 9-15 bulan.
Tahap pertama berlanjut ke Bengkulu, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Lampung, dan seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk anak 9-59 bulan.
Baca juga: Kemenkes minta Posyandu tetap laksanakan imunisasi balita saat pandemi
Tahap kedua dimulai Agustus 2022 di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk anak 9-59 bulan. "Untuk Bali dan Yogyakarta tidak melaksanakan imunisasi karena cakupan imunisasinya bagus," katanya.
Di samping imunisasi campak dan rubella, kata Maxi, sepanjang Mei-Desember 2022 Kemenkes melakukan imunisasi Kejar untuk anak 12-59 bulan yang tidak atau belum mendapatkan vaksinasi lengkap oral maupun injeksi polio.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
