setiap keluarga miskin diberi bantuan untuk memberdayakan lahan pekarangan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mengatasi dan mencegah kasus kekerdilan, salah satunya lewat Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Gempar).
"Upaya mengeliminasi stunting di Morowali Utara juga dilaksanakan lewat Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Gempar) dimana setiap keluarga miskin diberi bantuan untuk memberdayakan lahan pekarangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari," kata Bupati Morut dr. Delis Julkarson Hehi di Kolonodale, Morut, Jumat.
Ia menjelaskan bantuan yang diberikan Pemkab Morowali Utara bahan baku pembuatan kolam ikan nila berkonstruksi terpal beserta, bibit ikan dan pakannya, serta bibit durian musang king untuk dibudidayakan di pekarangan.
Baca juga: Pemkot Palu dan BKKBN Sulteng bangun kolaborasi atasi ketengkesan
Baca juga: BKKBN optimalkan peran tim pendamping keluarga untuk cegah kekerdilan
Keluarga yang menjadi sasaran program tersebut, lanjutnya, juga mendapatkan bantuan pemagaran halaman serta pendampingan teknis agar usaha budi daya ikan dan tanaman durian tersebut bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan.
"Dengan begitu warga tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk berbelanja kebutuhan pangan di pasar atau warung. Cukup mengambil di pekarangan rumah. Dengan intervensi-intervensi seperti ini kita berharap prevalensi stunting yang saat ini masih mencapai 16 persen bisa ditekan menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2024," ujarnya.
Delis menambahkan program pengentasan kemiskinan dan eliminasi stunting itu akan melibatkan peran serta para pengusaha untuk menjadi bapak angkat bagi para keluarga miskin yang berisiko mengalami stunting.
Ia menyebut saat ini tercatat sebanyak 680 anak mengalami stunting di Morowali Utara yang tersebar di sepuluh kecamatan dengan tiga kecamatan yang cukup tinggi angka prevalensi stuntingnya yakni di Kecamatan Bungku Utara sebanyak 118 orang, 96 orang di Soyo Jaya dan 86 orang di Petasia Timur.
"Selain itu, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, terdapat 17 desa yang warganya berisiko mengalami stunting," kata dia.
Baca juga: BKKBN-UNRI terjunkan 6.424 mahasiswa percepat penurunan angka stunting
Baca juga: BKKBN: Tata laksana audit kasus stunting berbeda dengan akuntabilitas
Baca juga: Kemenkes: e-PPGBM bantu audit kasus stunting berjalan maksimal
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
